KPLP Dinilai Badan Penegak Hukum yang Tepat Memegang Kewenangan Coast Guard Indonesia

JAKARTA – Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai sebagai badan penegak hukum yang tepat memegang kewenangan Coast Guard Indonesia. Sebab, KPLP Memperoleh sejarah yang panjang Untuk menjaga pantai Indonesia.

Hal itu disampaikan Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyikapi pembahasan coast guard yang mencuat sejalan Bersama pembahasan RUU Kelautan. Menurut dia, KPLP sudah Memperoleh sejarah panjang Untuk menjaga pantai dan pelayaran Ke Indonesia.

“Secara sejarah, fungsi penjagaan ini sudah dilakukan Dari 1936. Pada masa pemerintahan Pak Karno, Pak Harto fungsi coast guard ini, walaupun belum sempurna, sudah dilakukan Bersama KPLP,” ujarnya, Sabtu (8/6/2024).

Termasuk Untuk Perundang-Undangan, penyidik Untuk pekerja sipil Pada kasusnya belum masuk tindak pidana. Istilahnya Lex specialis, hukum khusus Untuk pekerja sipil dan dilanjutkan Hingga Mahkamah Pelayaran.

KPLP dimulai Bersama Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN 1882 No 115 junto LN 1911 No 399 (kepolisian Ke laut), Perundang-Undangan Pelayaran (Scheepvaart Ordonantie) 1936 (Stb. 1936 No 700), Peraturan Pelayaran 1936 Pasal 4, dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 Pasal 13.

“Dari 1942 hingga 70-an, organisasi ini Merasakan beberapa kali perombakan dan pergantian nama. Ke 1947 misalnya, yang menjalankan fungsi penjagaan pantai adalah Jawatan Urusan Laut RI Ke Yogya yang Sesudah Itu berganti menjadi menjadi Jawatan Pelayaran RI Ke 1947,” ucapnya.

Lanjutnya Ke 1966 namanya berganti lagi menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) Bersama tugas Melakukan Kepolisian Khusus Ke Laut dan SAR. Sesudah Itu Bersama bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan Ke 1968, tugas-tugas khusus SAR dimasukkan Hingga Untuk Direktorat Navigasi, dan diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) Bersama tugas Melakukan Kepolisian Khusus Ke Laut dan Keselamatan Khusus Pelabuhan.

Ke 1970, DPLP berubah menjadi Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai (KOPLP) hingga akhirnya, Ke 1973 berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973 KOPLP menjadi KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) setingkat Direktorat. Tanggal tersebut hingga Pada ini diperingati sebagai hari lahirnya KPLP.

Dan, yang terbaru adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008, yaitu Ke Pasal 276 dinyatakan KPLP dibentuk Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan Keselamatan Ke laut dan menegakan peraturan perundang- undangan Ke laut dan pantai.