Wujudkan Langkah Hilirisasi, Pemerintah Minta PTFI Bangun Smelter Di Timika

Pejabat Tingginegara Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Menyediakan kuliah umum Di Universitas Islam As Syafiiyah, Bekasi. Foto/istimewa

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) Bersama nilai Penanaman Modal USD3 miliar Di Gresik, Jawa Timur mulai beroperasi Ke 1 Juli 2024.

“Mulai 1 Juli Di Di, pabrik Freeport Akansegera mengolah konsentrat tembaga Untuk Timika Di Gresik. Untuk satu tahun, pabrik ini Akansegera menghasilkan 60 ton emas murni, 400.000 ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya,” ungkap Bahlil Untuk kuliah umum yang digelar Di Universitas Islam As Syafi’iyah, Bekasi, Jumat (31/5/2024).

Bahlil melanjutkan, Di ini pemerintah Indonesia juga Ditengah Merangsang PTFI Untuk membangun smelter Di Timika, Papua Ditengah, Didekat Bersama tambang Freeport. Permintaan ini beriringan Bersama Ide pemerintah yang Akansegera menambah jumlah saham milik Indonesia Di PTFI menjadi 61% Ke 2041.

“Kita Untuk memikirkan, begitu aturannya keluar, kita Akansegera mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10%. Sekarang kan kita 51%, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju Untuk penambahan saham 10% Ke 2041 Di atas,” ucapnya.

Menurut Bahlil, pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan Pada Untuk Langkah hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi Penanaman Modal yang dilakukan Dari Bangsa Untuk menciptakan lapangan pekerjaan Di masa mendatang.

“Dunia Di ini Untuk berbicara tentang green energy dan green industry. 2035 puncaknya bonus demografi, 65% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Sebab itu kita harus mendesain Untuk sekarang agar bangsa kita tidak menjadi Bangsa konsumtif,” imbuhnya.

Bahlil Menyediakan contoh, cadangan nikel Indonesia mencapai 25% Untuk total cadangan nikel dunia, Agar pemerintah memutuskan Untuk menghentikan Penjualan Barang Di Luar Negeri bijih nikel Ke 2019. Aturan tersebut berhasil Menyediakan nilai tambah Pada perekonomian Indonesia.

“Nilai Penjualan Barang Di Luar Negeri kita Untuk nikel hanya USD3,3 miliar Di 2017. Begitu kita stop Penjualan Barang Di Luar Negeri bahan baku, kita bangun industrinya, kita bangun pabriknya Di Indonesia, apa yang terjadi Ke 2023 kenaikannya menjadi USD33,5 miliar atau hampir Rp500 triliun,” imbuhnya.

Bahlil menyebut, banyak Bangsa-Bangsa maju yang tidak senang atas Aturan Indonesia yang melarang Penjualan Barang Di Luar Negeri bijih nikel. Justru, Indonesia sempat digugat Dari Uni Eropa Di World Trade Organization (WTO) Yang Terkait Bersama Aturan tersebut.

“Mereka takut Bangsa kita kuat dan saya masih yakin bahwa ada sebagian Bangsa lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat Untuk mengelola kekayaannya sendiri,” katanya.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Wujudkan Langkah Hilirisasi, Pemerintah Minta PTFI Bangun Smelter Di Timika