Waketum PPP Sangkal Aturan Tidak Ada Muscablub dan Muswilub Jelang Muktamar

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Rusli Effendi menyangkal adanya aturan tidak boleh dilaksanakannya musyawarah cabang luar biasa (muscablub) Bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan musyawarah Daerah luar biasa (muswilub) Bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPW) menjelang muktamar partai berlambang ka’bah itu. Dia menjelaskan, muscablub atau muswilub merupakan hal biasa Untuk organisasi Organisasi Politik yang bersifat dinamis.

Sebab, Hingga Untuk Biaya dasar dan Biaya Rumah tangga (AD/ART) partai juga menegaskan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan maka harus segera diisi atau digantikan. “Organisasi Politik itu selalu dinamis, artinya AD/ART kita juga mengatur kalau ada kekosongan Sebab mundur, meninggal dunia, atau dikehendaki Bersama separuh lebih pengurus maka itu dapat dilaksanakan. Dan hal itu Hingga Untuk organisasi saya rasa biasa,” ujar Rusli, Selasa (6/5/2025).

Rusli menuturkan, Untuk Pertemuan harian DPP PPP beberapa waktu lalu juga telah disepakati bahwa beberapa Daerah/cabang Akansegera melakukan muswilub dan muscablub Sebelumnya Muktamar. “Kalau ada pengurus DPP yang mengatakan haram dilakukan itu Sebelumnya Muktamar, saya rasa itu sikap yang tidak objektif,” katanya.

Baca juga: Halaqah Ulama dan Kader PPP Sepakat Muktamar Pilih Ketum Mutakhir

“Justru Di Pertemuan harian DPP PPP kita beberapa waktu lalu telah diputuskan beberapa Daerah/cabang diperbolehkan melakukan muswilub dan muscablub,” sambung Rusli.

Diketahui Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menyinggung mengenai tidak ada gelaran muswilub maupun muscablub Sebelumnya pelaksanaan Muktamar PPP.

PPP juga Akansegera Melakukan Muktamar Di Agustus atau September 2025. Sedangkan lokasi muktamarnya masih Untuk pembahasan Hingga antaranya Jakarta, Bali, Semarang, dan Banten.