Truk Kecelakaan Ke Purworejo Beroperasi Tanpa Izin

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Berkata truk bermuatan pasir yang menabrak Kendaraan Pribadi angkutan umum Ke jalan turunan Magelang-Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Ditengah tidak Memperoleh izin Di Kemenhub.

“Adapun telah diperiksa Ke Gadget Lunak Mitra Darat, truk tersebut tidak terdaftar Ke Di sistem perizinan yang dimiliki Dari Kementerian Perhubungan,” kata Pejabat Tingginegara Perhubungan Dudy Purwagandhi Di keterangan, Rabu (7/5) dikutip Di Ditengah.

Diberitakan Sebelumnya Itu, Petugas kepolisian berhasil mengidentifikasi seluruh korban tewas Di insiden kecelakaan maut Ke Jalan Purworejo-Magelang, tepatnya Ke Desa Kalijambe, Bener, Purworejo, Jawa Ditengah, Rabu (7/5).

Di kecelakaan yang melibatkan tronton pengangkut pasir bernomor polisi B-9970-BYZ dan kendaraan minibus jenis kopada atau angkot itu, 11 orang dinyatakan tewas. Seluruhnya merupakan penumpang kopada.

“Secara keseluruhan (korban) sudah (teridentifikasi), identitas sudah masing-semua. Beralamat Ke Magelang,” kata Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Latif Usman Ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo.

Peristiwa itu terjadi Di pukul 11.00 WIB Di kronologi truk Di nomor polisi B 9970 BYZ melaju Di arah Magelang dan setibanya Ke lokasi kejadian Peristiwa Pidana, truk oleng tak terkendali Lalu menabrak satu angkot dan sebuah Rumah yang berada Ke depannya.

“Ke peristiwa ini Sambil Itu didapatkan data 11 korban meninggal dunia dan sebanyak 6 orang lainnya Merasakan luka-luka. Korban telah dievakuasi dan dibawa Hingga RSUD terdekat Di TKP,” ujar Menhub.

Di ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub Ditengah berkoordinasi Di pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat dan Asosiasi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Sebagai mendalami penyebab kecelakaan tersebut.

Kemenhub mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan angkutan Produk Sebagai wajib mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan dan persyaratan administrasi sesuai perizinannya serta melarang operasional truck over dimension overloading (ODOL).

“Jika terbukti terdapat unsur pidana Berencana diberikan Hukuman Politik tidak hanya kepada pengemudi melainkan juga pemilik kendaraan,” tutupnya.

(Ditengah/mik)