Tangkap Dalang Penyebaran IPTV Ilegal, DJKI Raih Apresiasi Di Interpol Internasional Meeting for Digital Piracy

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Fundamental (Kemenkumham) Merasakan Apresiasi Di Peristiwa Interpol Internasional Meeting in Digital Piracy. Apresiasi tersebut diterima langsung Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo Di Lyon, France, Di 31 Mei 2024.

Sebagai salah satu penegak hukum atas Pelanggar kekayaan intelektual (KI) Indonesia, DJKI dinilai berhasil melaksanakan operasi gabungan bersama para pihak Untuk Interpol, Ministry of Culture Sport and Tourism (MCST) Korea, Kepolisian Busan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kerja sama ini Sebagai Menahan dalang Untuk penyebarluasan lembaga penyiaran ilegal Untuk bentuk Duniamaya Protocol Television (IPTV) Bersama nama “TVDOL” yang dikelola Bersama warga Negeri Korea Selatan bernama Kim Dong Gil.

Pelanggar ini dimulai Setelahnya Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) melaporkan dugaan Pelanggar hak cipta yang dilakukan Bersama warga negaranya Di Korea Selatan, yang menyiarkan beberapa saluran Monitor Korea tanpa izin, termasuk saluran milik MBC Di Indonesia.

Hasil Studi dan pemeriksaan yang dilakukan Bersama penyidik Menunjukkan IPTV tersebut dikelola Bersama dalang utama bernama Kim Dong Gil yang tidak bekerja sendirian. Dia juga Memiliki kelompok Bersama peran yang beragam Untuk melakukan penyiaran ilegal Untuk 2010 hingga 2023 tanpa izin Untuk pemegang hak.

Setelahnya penyidikan dan olah TKP Di Oktober 2023 Di kediaman terlapor Di kawasan BSD Tangerang, ditemukan sejumlah Produk Internasional bukti yaitu, peralatan operasi IPTV seperti server, kabel-kabel serta Set Top Box (STB) yang digunakan Sebagai menyiarkan saluran Monitor Korea secara langsung maupun Video-on-Demand (VOD).

Pelaku Mengungkapkan mereka menyiarkan 108.000 Tayangan Langsung dan VOD tanpa izin Untuk pemegang hak cipta, serta meraup keuntungan hingga kurang lebih 1,7 miliar won.

Samping Itu Untuk Pembaruan penyelidikan Lebih Jelas, terungkap kerugian yang dialami Bersama pemerintah Korea Selatan diestimasi mencapai 16 miliar won atau setara Bersama USD1,23 juta Sebagai total penyiaran secara ilegal Di kurun waktu 13 tahun.