Soal Putusan MA Tentang Batas Usia Cakada, Begini Respons Menko Polhukam

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA), yang mengubah batas waktu penghitungan usia bakal Kandidat kepala Daerah (cakada). Menurut Hadi, putusan MA menunggu pelaksanaannya Dari Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara).

“Gini, kalau kita melihat putusan MK, kita bandingkan dulu, kalau kita melihat putusan MK, itu langsung mengikat, tapi kalau putusan MA ini nanti. Itu nanti adalah nunggu pelaksanaannya Dari Penyelenggara Pencoblosan Suara, Dari Sebab Itu nanti tergantung Penyelenggara Pencoblosan Suara yang melaksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” kata Hadi, Rabu (5/6/2024).

Sebelumnya Itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara) Idham Holik mengatakan, pihaknya Berencana segera mengatur jadwal Bagi berkonsultasi Bersama Lembaga Legis Latif sebagai pihak pembuat undang-undang mengenai putusan MA.

“Sebagaimana kewajiban etis, Penyelenggara Pencoblosan Suara Berencana berkomunikasi dan berkonsultasi Bersama pembentuk undang-undang,” kata Idham, Selasa, 4 Juni 2024.

Penyelenggara Pencoblosan Suara meyakini, pembentuk undang-undang juga sangat memahami bahwa putusan MA itu Memperoleh kekuatan hukum yang final dan mengikat. Sebelumnya berkonsultasi Bersama Lembaga Legis Latif dan pemerintah, Penyelenggara Pencoblosan Suara sebagai penyelenggara Berencana melakukan pembahasan internal.

Pembahasan itu Untuk rangka mengharmonisasi putusan MA Bersama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang ada. “Ya Penyelenggara Pencoblosan Suara Berencana mengkaji dan merapatkannya,” katanya.

(cip)