Sampai Mati Rumah Tak Terbeli

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) ikut angkat Penolakan perihal kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ). Polemik Aturan yang memang Diperjuangkan Dari Komunitas tersebut, diamini Dari KSPN lantaran tidak realistis.

Ri KSPN, Ristadi menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 ihwal Tapera tersebut memang bertujuan baik terutama Untuk Komunitas, khususnya buruh, yang berpenghasilan rendah agar Memperoleh Rumah. Tetapi, dia menilai kewajiban iuran yang memotong sebesar 3% kepada pekerja dan pemberi kerja, sebagai suatu hal yang mustahil guna melunasi pembelian Rumah yang dimaksud.

“Apakah isi PP Tapera-nya bisa menjawab dan mewujudkan tujuan tersebut? Simulasi sederhana, total iuran 3%, yakni 2,5% pekerja ditambah 0,5% Untuk pengusaha, diambil berdasarkan UMK setempat, apakah benar-benar solutif?,” ungkap Ristadi, Jumat (31/5/2024).

Ristadi menuturkan jika upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) senilai Rp3,5 Juta, maka iuran Tapera yang wajib dipungut sebesar Rp105 ribu per bulannya. Sedangkan jika harga Rumah ukuran Kompleks standar adalah Rp250 Juta, dia mempertanyakan butuh berapa tahun Tapera Berencana melunasi pembayaran tersebut.

“Maka Untuk bisa terkumpul Rp250 juta, butuh waktu mengiurkan Di 2.400 bulan, setara Didalam 200 tahun. Kira-kira realible tidak? Tentu tidak,” katanya.

“Sampai pekerja meninggal dunia pun tidak Berencana kebeli Rumah Melewati tabungan tapera ini,” sambung Ristadi.

Senada Didalam Ristadi, Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani menjelaskan iuran wajib Tapera ini dinilai hanya menambah beban baik Untuk pekerja maupun pengusaha. Pasalnya Sebelum Sebelumnya Tapera, beban iuran yang dipotong Untuk gaji karyawan dan pendapatan perusahaan sudah terlampau besar.

“Di ini beban-beban yang telah ditanggung perusahaan itu hampir 18,24% sampai 19,74%. nah ini apa saja, ada jaminan sostek, JHT (Jaminan Hari Tua), jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun jaminan sosial Keadaan, ada cadangan pesangon dan ada macam-macam Karena Itu jumlahnya besar,” ujar Shinta.

Shinta menilai, beban wajib iuran Tapera ini hanya menambah persoalan Untuk para pengusaha maupun karyawan. Terlebih Situasi ekonomi Terbaru yang tidak mendukung, dikhawatirkan Berencana mempersulit keberlangsungan para pengusaha.

“Karena Itu kalau misalnya ada penambahan lagi Karena Itu tentu saja ini Berencana bertambah bebannya Lebih berat dan juga Didalam Situasi yang ada sekarang ini Didalam permintaan-permintaan pasar dan lain-lain ini tentunya Berencana mempengaruhi ya kondisinya,” terang Shinta.