Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna memandang Muhammadiyah harus memanfaatkan tawaran izin usaha pertambangan khusus Sebagai memulihkan masalah lingkungan. FOTO/DOK.MPI

JAKARTA – Kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Merasakan tawaran izin usaha tambang Di pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Muhammadiyahakan menyampaikan keputusan mengenai tawaran konsesi lahan Untuk ormas keagamaan usai Konsolidasi Nasional Hingga Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, Situasi karut-marutnya dunia pertambangan Indonesia Di ini banyak dikeluhkan Didalam Kelompok. Lahan tambang banyak dikuasai Didalam oligarki ekonomi dan politik.

“Saya melihat adanya kebutuhan mendesak Sebagai redistribusi aset dan akses pemanfaatan Di lahan-lahan yang dikuasai Didalam oligarki,” kata Mukhaer Di keterangan yang Diberikan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Direktur Inisiatif Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah Hingga bumi Di mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. Sebab itu, Mukhaer mengatakan, meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini Sebagai memulihkan keadaan.

“Terlepas Di ‘tidak ada makan siang gratis’ Di Aturan Pemerintah Di PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat Sebagai memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!” kata Mukhaer.

Mukhaer mengungkapkan Didalam mengutip Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Di ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) Hingga bumi itu, manusia yang Akansegera membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.

“Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan ‘cuci tangan’ Sebagai menyelesaikan masalah itu? Hingga mana fungsi kekhalifaan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat Agar bebas Di tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?” katanya.

Ia mengajak seluruh Kelompok Sebagai Memutuskan peran aktif Di memperbaiki Situasi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah Hingga bumi. “Didalam centang-perenangnya Situasi pertambangan Di ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, Kejahatan Keuangan, dan lembaran dunia hitam yang lain,” ujar Mukhaer.

“Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan Sebagai selalu suci, Sambil, manusia sebagai khalifah, ia harus siap salah dan bertanggung jawab,” kata Mukhaer.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki