Perdebatan Produk Impor Beras Rp2,7 Triliun, Lembaga Legis Latif Akansegera Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

JAKARTA – Komisi VI Lembaga Legis Latif Akansegera melakukan pengecekan Di pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog. Hal itu dilakukan guna mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian Negeri hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif Herman Khaeron Pada Menyambut Baik keseriusan pihaknya mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga Akansegera melakukan kunjungan Di pelabuhan dan gudang Bulog (Sebagai mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras),” ujar Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).

Herman Khaeron mengungkapkan Komisi VI Lembaga Legis Latif Akansegera melakukan pengecekan Di pelabuhan dan gudang Bulog Ke masa reses yang berlangsung Bersama 12 Juli 2024 atau Ke masa sidang terakhir. “Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir Di periode ini,” ungkapnya.

Herman Khaeron berharap langkah tersebut dapat Memberi gambaran jelas atas Perdebatan mark up Produk Impor beras yang diduga menelan kerugian Negeri hingga Rp8,5 triliun. “Sisa waktu Ke periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan Pada menyampaikan perhitungan kerugian Negeri Yang Terkait Bersama Peristiwa Pidana Perdebatan mark up Produk Impor beras yang telah dilaporkan Di KPK Dari Studi Rakyat Sistem Pemerintahan (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian Negeri yang ditimbulkan apabila mark up terjadi Ke Produk Impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total Produk Impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi Sebelum 2023, maka kerugian Negeri mencapai USD565, atau Disekitar 8,5 triliun Idr,” kata Anthony, Kamis, 11 Juli 2024.

Peristiwa Pidana ini telah dilaporkan Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Di Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) SDR melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Bersama mark up Produk Impor beras dan kerugian Negeri akibat demurrage Produk Impor beras.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK RI Di menangani Peristiwa Pidana yang kami laporkan,” kata Hari Ke Didepan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024