Pelaku Usaha Berharap Pemimpin Negara Segera Bentuk Badan Otorita Sawit

JAKARTA – Petani dan pelaku usaha Di sektor sawit mendesak Pemimpin Negara Prabowo Subianto segera membentuk badan khusus Bagi membenahi tata kelola sawit. Hal ini mencuat Untuk diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan” Di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (19/12).

Untuk diskusi tersebut, Ketua Dewan Energi Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menegaskan, visi Pemimpin Negara Prabowo Subianto Bagi mewujudkan ketahanan energi bisa terwujud Bersama hadirnya badan khusus sawit. “Kalau Pemimpin Negara Prabowo sudah menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional dan Ketahanan Pangan, itu yang harus dipenuhi. Maka, segala persoalan ini Berencana selesai,” tegas Sahat.

Dia menambahkan catatan bahwa badan khusus tersebut harus diberi wewenang penuh Bagi menyelesaikan persoalan tata kelola sawit, terutama Di sektor hulu. Pasalnya, kata Sahat, banyaknya kementerian dan lembaga yang mengurusi sawit Pada ini justru menghambat penyelesaian masalah tata kelola sawit. “Yang bikin sulit itu, sini bilang A, pandangannya sini B. Itu kan pandangan banyak orang, akhirnya nggak selesai-selesai. Saya kira itu Karena Itu masalah,” cetusnya.

Ketua Bidang Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan, Skuat ahli Untuk tiga Kandidat Pemimpin Negara sebetulnya sudah sepakat mengenai pentingnya pembentukan badan khusus sawit yang Berencana mengurus Permasalahan sawit, mulai Untuk hulu hingga hilir. Lalu, imbuh dia, Ombudsman juga mengusulkan hal yang sama agar pelayanan publik Di sektor sawit menjadi lebih fokus dan terarah. “Ombudsman sendiri juga sudah studi banding MPOB Di bulan lalu dan mengusul supaya pelayanan publik itu fokus,” tuturnya.

Pada ini, kata Azis, ada 37 kementerian dan lembaga yang mengurus sektor sawit, dan masing-masing Memperoleh pandangan serta Keputusan yang berbeda-beda. Dia berharap, Bersama adanya satu badan khusus, Hubungan Luar Negeri yang dilakukan Berencana lebih terfokus. “Sekarang kan sudah ada BPDPKS, Mungkin Saja nanti tinggal Menyusun badan tersebut. SDM-nya juga sudah ada, Karena Itu tinggal dioptimalkan lagi,” ujarnya.

Sambil Itu, Pakar Hukum Kehutanan dan Perkebunan Sadino mengatakan, jika nanti ada badan khusus sawit, masalah Di sektor itu Berencana bisa diselesaikan lebih cepat. “Artinya adalah kekacauan tadi itu ada yang mengurus secara khusus. Kalau ada kementerian yang berbeda-beda, siapa leadernya?” kata dia.

Terlebih, lanjut dia, jika sektor sawit nantinya Memperoleh otoritas yang kuat dan langsung berada Di bawah Pemimpin Negara. Hal itu memungkinkan persoalan regulasi yang saling bertentangan bisa diselesaikan. “Karena Itu jangan Dikatakan regulasi itu sebagai sesuatu yang mutlak atau ‘kitab suci’. Apalagi cuma peraturan Pejabat Tingginegara, misalnya,” tegas dia.

Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino Di diskusi itu mengatakan bahwa Untuk dua minggu terakhir pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis Bersama salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit. Dia berharap Permasalahan ini agar segera sampai Ke tangan Pemimpin Negara.

“Lantaran jika ada badan yang lebih terorganisir, Bersama validasi data yang lebih baik, tentu optimalisasi sektor ini Berencana lebih mudah dilakukan. Dan ujungnya adalah peningkatan penerimaan Bangsa,” ujar Rino.