PDIP Setuju Revisi Perundang-Undangan TNI Yang Berhubungan Di Usia Pensiun Tentara

JAKARTA – Fraksi Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia Perjuangan (F-PDIP) setuju revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( Perundang-Undangan TNI ). Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto.

Utut mengatakan, pihaknya menyambut positif segala hal Sebagai penguatan TNI, termasuk mengubah Perundang-Undangan. Hal itu didasari Utut lantaran pihalnya mendukung TNI kuat Dari Di awal.

“Pertama Fraksi PDIP pasti menyambut yang sifatnya penguatan TNI. Sebab kita memang Di awal sekali mendukung TNI yang kuat,” kata Utut Pada ditemui Ke Kompleks Dewan Senayan, Rabu (12/6/2024).

Atas dasar itu kata Utut, pihaknya Di menunggu surat Ri (surpres) Yang Berhubungan Di revisi Perundang-Undangan TNI yang bakal merubah batas usia pensiun.

Ia berkata, batas usia pensiun Bagi prajurit bintara dan tamtama ajan naik menjadi 58 tahun, dan pangkat perwira menjadi 60 tahun.

“Nah ini tentu Di pemikiran kami ini setuju,” ucap Utut.

Kendati demikian, Utut menilai, penambahan batas usia pensiun itu harus dihitung cermat Di kemampuan keuangan Bangsa. Pasalnya kata dia, penambahan batas usia pensiun prajurit Memiliki konsekuensi Pada keuangan Bangsa.

“Tetapi yang harus kita itung juga keuangan kemampuan keuangan Bangsa kita. Ini kan TNI AD Di 405 ribu, AL 70 ribu berarti 470 ribu AU 40 ibu berarti 515 ribu (prajurit). Nah ini deploymentnya seperti apa, termasuk formasinya,” kata Utut.

Sesudah Itu, Utut juga menyoroti soal penempatan TNI Ke lembaga sipil Di semula 10 bisa bertambah sesuai Keputusan Ri. Ia pun tak mempermasalahkan Di klausul tersebut.

“Kalau Di prinsip kami sepanjang itu oke, dan penguatan Sebagai, TNI ini kan orang orang terlatih Ke bidangnya terutama Ke bidangnya Ke Keselamatan,” ucap Utut.

“Di Sebab Itu sekali lagi kita Berencana prinsipnya setuju. Tinggal nanti catatannya seperti apa. Sebab nantikan kita belum mau lihat draf aslinya naskah akademiknya,” tutupnya.

(maf)