Ormas Diberi Izin Kelola Tambang, Amien Rais: Jangan Sampai Muhammadiyah Ikut-ikutan

JAKARTA – Pemerintah Memberi kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Sebagai mengelola tambang. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M Amien Rais meminta Muhammadiyah tidak ikut-ikutan mengelola tambang.

Diketahui, ormas keagamaan diberikan akses Sebagai Merasakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut ditandatangani Dari Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Di 30 Mei 2024.

“Saya ingin menyampaikan sedikit saja, jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan. Nggak usah. Muhammadiyah lebih Bersama cukup,” kata Amien Untuk tayangan YouTube Amien Rais Official, dikutip SINDOnews, Rabu (5/6/2024).

Amien mengatakan, rezeki datangnya Bersama Allah Swt. Rezeki Muhammadiyah datang Bersama berbagai segi, Bersama berbagai arah. Muhammadiyah punya Puskesmas Muhammadiyah yang besar-besar. Juga punya kampus yang hebat. “Segala macam usaha Muhammadiyah itu kita pelihara dan nggak usah dibawa-bawa Hingga pertambangan dan lain-lain,” ujar Amien.

Menurut Amien, pertambangan Daerah yang agak rawan dan banyak abu-abunya. “Dari Sebab Itu kalau kita kecemplung Di situ, nanti kita terpaksa Mungkin Saja, melakukan hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan Lantaran Di situ ada banyak bohir, ada makelar, segala macam, ada sogok menyogok, dan lain-lain. Dari Sebab Itu jangan pernah sampai Muhammadiyah kita masuk,” ujar Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut.

Amien pun mengajak agar seluruh komponen Muhammadiyah kompak. Amien menekankan bahwa Muhammadiyah hanya takut kepada Allah Swt. “Tidak pernah Muhammadiyah membongkok-bongkok, membungkuk-bungkuk kepada manusia, never, tidak pernah. Saya kira itu saja pesan saya,” ujarnya.

Sebelumnya Itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar PP Muhammadiyah menolak tawaran Bersama pemerintah Sebagai ikut mengelola tambang. Din menyebut tawaran tersebut lebih banyak mudaratnya.

“Bersama husnuzan pemberian konsesi tambang batubara Sebagai ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka. Tetapi, hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan Sebagai Memutuskan hati. Maka, suuzan tak terhindarkan,” kata Din Untuk keterangan yang diterima SINDOnews, Selasa (4/6/2024).

Din menyampaikan masukan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. “Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah Sebagai menolak tawaran Pembantu Presiden Tim Menteri Bahlil/Pemimpin Negara Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudarat daripada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem maker), bukan Dibagian Bersama masalah (a part of the problem),” tandasnya.