NU Butuh Revenue, Pemimpin Negara Jokowi Sudah Janjikan Dari 2021

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) blakblakan bahwa PBNU membutuhkan revenue atau pemasukan Sebagai pembiayaan organisasi. Menurutnya, Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) telah menjanjikan adanya konsesi lahan tambang Untuk NU yang disampaikan Di Muktamar Hingga-34 NU Di Lampung, Desember 2021 silam.

“NU butuh revenue, nah pemerintah akhirnya berfikir menyediakan kesempatan, akhirnya Di pembukaan muktamar Hingga-34 Di Lampung bulan Desember 2021, dulu Pemimpin Negara Jokowi Di pidato pembukaan itu Berencana menyediakan konsesi tambang, Sebagai NU itu beliau sampaikan, dulu itu artinya belum tentu ketumnya saya waktu itu toh, tapi artinya pemerintah berfikir Sebagai menyediakan Aturan afirmasi Sebagai ormas keagamaan ini,” kata Gus Yahya Di Plaza PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

“Saya katakan NU nih butuh, apa pun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue Sebagai pembiayaan organisasi. Sebab keadaan Di bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera Bisa Jadi. Nah ini kan juga perlu waktu sampai betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Maka ketika pemerintah memberi Kemungkinan ini membuat Aturan afirmasi ini kami melihat sebagai Kemungkinan dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi,” imbuhnya.

Gus Yahya mencontohkan pembiayaan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang Memperoleh puluhan ribu santri Didalam infrastruktur dan fasilitas serba terbatas.

“Didalam Sebab Itu saya bayangkan nih satu per satu kita lihat nih Ponpes Lirboyo Kediri, itu santrinya total 43 ribu Didalam infrastruktur yang terbatas Agar satu kamar itu seluas 3×3 meter diperuntukan rata-rata Untuk 60-70 orang santri bayangin. Agar mereka hanya bisa pake kamar Sebagai naro Barang Dagangan dan tidur Di sembarang tempat, Sebagai tidur mereka harus tidur Di emperan kelas, Di masjid Sebab ndak ada fasilitas,” ujarnya.

Lebih Jelas, Gus Yahya blak-blakan jika menunggu afirmasi pemerintah Berencana Melewati lika-liku proses administrasi.

“Nah kalo kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan parameter birokrasi yang pasti lama sekali, Perundang-Undangan-nya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah kami Sebab Di ini NU secara langsung, kami mengetahui persis bagaimana cara memberlakukan, intervensi yang strategis Sebagai Berjuang Didalam masalah seperti ini,” katanya.