MK Perintahkan Komisi Pemilihan Umum Gelar PSU Ke Dapil Gorontalo VI

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Didalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di sengketa pileg Ke Dapil Gorontalo VI. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Sebagai Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Di permohonannya, PKS menyoalkan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo tetap mengesahkan daftar DPRD Provinsi Gorontalo, Walaupun beberapa partai tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Maka Didalam itu Mahkamah menilai Dapil VI Gorontalo harus dilakukan PSU Lantaran adanya empat Parpol yakni PKB, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

“Mengabulkan permohorian Pemohon Sebagai sebagian. Berkata hasil perolehan suara Parpol dan Kandidat anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo VI harus dilakukan pemungutan suara ulang,” kata Ketua MK Suhartoyo, Ke ruang sidang Gedung MK, Kamis (6/6/2024).

Lanjutnya, Mahkamah juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Sebagai melakukan PSU, Dari 45 hari putusan dibacakan. “Dilanjutkan Didalam penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut Di waktu paling lama 45 hari Dari pengucapan putusan a quo, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” kata Suhartoyo.

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar Komisi Pemilihan Umum mematuhi putusan Lembaga Proses Hukum, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut tidak sejalan Didalam “politik hukum” Di kesetaraan dan keadilan gender Didalam memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

“Bagaimanapun merujuk semua Syarat perundang-undangan sebagaimana diuraikan Ke Paragraf [3.12] Ke atas, frasa “sekurang-kurangnya 30%”, “paling sedikit 30%”, dan “paling rendah 30% Menunjukkan atau mengarah Ke 1 (satu) hal, yaitu Kandidat anggota legislatif perempuan tidak boleh Ke bawah angka 30%,” ucapnya.