Merger FREN-EXCL Disorot Dewan Perwakilan Rakyat, Bisa Rugikan Investor hingga Rp3,3 Triliun

JAKARTA – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti Protes merger yang dilakukan Dari PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan PT XL Axiata Tbk ( EXCL ). Skema Ide merger Ditengah kedua perusahaan Komunikasi itu dinilai merugikan investor saham dan waran FREN, Agar dikhawatirkan menggerus kepercayaan kepada Pasar Saham Indonesia.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun mengatakan, Ide FREN yang menghapus waran Sebelumnya jatuh tempo April 2026 dapat merugikan investor publik. Pada ini, jumlah waran Imbang III FREN (FREN-W2) publik mencapai 41,24 miliar atau setara 57,65 persen Untuk total waran yang diterbitkan perusahaan. Harga pasar waran FREN-W2 berada Di level Rp10-Rp80 yang artinya potensi kerugian investor ritel dan minoritas bisa mencapai Rp412 miliar hingga Rp3,3 triliun.

“Potensi kerugian tidak hanya Untuk nilai nominal yang hilang, tetapi juga Untuk kesempatan Penanaman Modal Asing jangka panjang yang sudah direncanakan,” katanya dikutip Untuk IDX Channel, Minggu (22/12/2024).

Menurut Misbakhurn, Ide pengendali FREN Untuk mempercepat jatuh tempo waran setahun lebih awal juga bertentangan Didalam prospektus yang seharusnya menjadi dasar hukum perlindungan hak investor.

“Tindakan ini Menunjukkan ketidakkonsistenan dan Berpotensi Untuk mencederai kepercayaan investor Di emiten dan biro administrasi efek yang bertanggung jawab,” ujar Misbakhun.

Dia melanjutkan, langkah FREN dapat Disorot sebagai tindakan yang tidak adil Untuk investor publik, terutama jika tidak ada kompensasi atau solusi alternatif yang diberikan.

“Jika tidak, tindakan seperti ini hanya Berencana mencederai kepercayaan publik Di emiten dan Pasar Saham secara keseluruhan,” katanya.

Misbakhun menambahkan, pemegang saham dan waran FREN meminta bertemu Didalam Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Merundingkan Lebih Jelas masalah ini. Akan Tetapi, Pada ini Dewan Perwakilan Rakyat masih reses.

“Nanti saya Berencana bicarakan Didalam pimpinan Komisi XI soal Ide RDP (Diskusi Dengar Pendapat). Tapi mereka meminta waktu Untuk bertemu saya selaku Ketua Komisi XI Untuk Menyediakan informasi awal,” ujarnya.