Ma’ruf Amin Minta Penegakan Hukum Ke Papua Tak Melanggar Hak Fundamental

JAKARTA – Wakil Ri (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar penegakan hukum Ke Papua tidak melanggar Ham (Hak Fundamental). Permasalahan seputar Hak Fundamental kerap bersinggungan Di penanganan konflik maupun tindakan Pelanggar hukum yang terjadi, termasuk Ke Area Papua.

“Di Didepan itu harus dihindari adanya pencederaan Di Ham. Dari Sebab Itu kalau mereka yang melakukan Pelanggar, ya ditegakkan hukum. Sifatnya seperti itu. Dari Sebab Itu tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas. Harus jelas,” kata Wapres Untuk keterangan persnya usai meninjau Pemukiman Nelayan Malawei, Ke Lorong Muara Mulia 4, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024).

“Kalau dia tidak melanggar hukum ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Dari Sebab Itu sifatnya penegakan hukum. Agar ini kita kepada Keselamatan kita supaya memegang teguh ini. Agar tidak boleh ada Pelanggar Ham Di Didepan,” sambungnya.

Di Detail Wapres menyampaikan, Untuk penegakan hukum, pemerintah bersungguh-sungguh melindungi Kelompok. Bagi itu, seluruh pihak Yang Terkait Di diimbau Bagi mencegah terjadinya Pelanggar Untuk implementasi hukum Ke lapangan.

“Pemerintah kan selalu menjaga dan melindungi Kelompok. Mencegah terjadinya Pelanggar Ham. Sebab itu Ke Untuk Berusaha Mengatasi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi Pelanggar itu penegakan hukum. Tidak boleh ada Pelanggar,” imbuh Wapres.

Sambil Itu, Yang Terkait Di Peristiwa Pidana Pelanggar Hak Fundamental yang Sebelumnya diduga pernah terjadi Ke Area Papua, Wapres pun menekankan agar penyelesaiannya dapat dilakukan Di baik Lewat proses rekonsiliasi. Ia juga berpesan, agar Di Didepan penanganan hukum dan Keselamatan harus dianalisis Di cermat Agar penanganannya dapat dijalankan sesuai aturan.

“Sebab itu, kalau terjadi apa-apa itu harus dilihat. Apakah itu Untuk rangka penegakan hukum atau Pelanggar hak, satu. Yang kedua, masalah-masalah yang lalu itu kita selesaikan. Kan ada sudah rekonsiliasi Bagi menyatukan kembali itu. Dan Bagi ada yang harus diberi kompensasi itu sudah ada. Panitianya sudah ada. Aturannya sudah ada. Kalau yang sudah Ke masa yang lalu,” papar Wapres.

Maka itu, dia meminta hukum juga ditegakkan kepada aparat Keselamatan yang melanggar hukum. “Dari Sebab Itu kepada siapa saja. Di kelompok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang melakukan Pelanggar itu ditegakkan. Tapi kalau internal kita ada yang melakukan Pelanggar ya juga ditegakkan hukum. Agar tidak ada lagi Pelanggar hak manusia Di Didepan,” pungkasnya.

(rca)