Lembaga Negara Sebut Masih Lakukan Harmonisasi Putusan MA soal Batas Usia Kandidat Kepala Lokasi

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) , Hasyim Asya’ri menyebut bahwa sampai Di ini belum ada keputusan apakah putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia Kandidat kepala Lokasi Berencana dimasukkan Di Di PKPU atau tidak. Dia beralasan pihaknya masih melakukan harmonisasi.

“Ini masih diharmonisasi,” ujar Hasyim Di Kompleks Legislatif, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Maka Itu, dia belum bisa memastikan apakah putusan MA tersebut Berencana berlaku Di Pemilihan Umum Lokal serentak 2024 yang Berencana digelar Di Bulan November mendatang.

Lembaga Negara, kata Hasyim, tidak bisa memutuskan secara sepihak Yang Terkait Bersama hal tersebut. Pasalnya, Di harmonisasi ini, lembaga penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat juga turut melibatkan pemerintah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

“Sebab kalau harmonisasi kan ada pihak Lembaga Negara sebagai pihak yang Mengadakan harmonisasi. Dan Setelahnya Itu, ada Kementerian Hukum dan Hakasasi Manusia, ada Kementerian Di negeri, ada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Karena Itu masih dibahas,” jelasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang meminta peraturan batas usia Kandidat kepala Lokasi minimal 30 tahun dicabut.

Putusan itu tertuang Di Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputus Ketua Majelis Yulius Bersama Anggota Majelis 1 Cerah Bangun dan Anggota Majelis 2 Yodi Martono.

Sebagai informasi, batas usia minimal Kandidat kepala Lokasi yang tertuang Di Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, MA Mengungkapkan bahwa itu bertentangan Bersama Aturantertulis Nomor 10 Tahun 2016.

Bersama putusan tersebut, MA telah mengubah yang awalnya Calon Gubernur dan cawagub minimal berusia 30 tahun, yang terhitung Dari penetapan Kandidat menjadi Setelahnya pelantikan.

Atas dasar itu, MA meminta Lembaga Negara mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.