Kalau Uang Kita Ditabung Berencana Kemakan Ketidakstabilan Ekonomi

JAKARTA – Polemik penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) masih menjadi perbincangan hangat baik Untuk kalangan pekerja dan dunia usaha. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Tapera sebenarnya Memperoleh niat baik, Tetapi juga membebani Komunitas.

Untuk sesi wawancara yang dilangsungkan Ke Kamis (6/6/2024), Timboel Membeberkan bahwa Tapera merupakan Inisiatif jempolan Lantaran upayanya Sebagai Memperkenalkan Rumah Untuk Komunitas. Tetapi menurutnya Inisiatif tersebut juga bisa membebani Pada dijalankan Lantaran skemanya sendiri belum jelas.

“Kami mendukung Tapera ini Lantaran upaya Sebagai Memperkenalkan Rumah, cuma kembali persoalannya ketika semangat yang baik membebani pekerja. Setelahnya Itu kalaupun kita tabung, tabungan imbal hasilnya apakah seperti BPJS Ketenagakerjaan minimal sama Di rata-rata deposito bank pemerintah, gak bisa dijamin. Kalau uang yang kita tabung terus dapat bunga Ke bawah tabungan rata-rata artinya kita Berencana kemakan Ketidakstabilan Ekonomi lagi, nilai uang kita Berencana turun,” kata Timboel.

Di Detail ia menyebut, Inisiatif Tapera tidak Berencana efektif Lantaran sanksinya sulit diterapkan dan programnya sendiri tumpang tindih Di Inisiatif manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.

Dia menilai, Hukuman Politik Tapera berupa pencabutan izin usaha Untuk perusahaan yang tidak menjalankan iuaran berbanding terbalik Di semangat yang Di ini terus digalakkan, yakni semangat Sebagai membuka lapangan kerja Untuk Komunitas.

“Lantaran pemerintah pusat dan pemerintah Lokasi masih sangat bersemangat Sebagai membuka lapangan kerja Untuk Komunitas kita. Artinya pengusaha yang sudah membuka lapangan kerja Berencana dicabut izinnya, ya Berencana terjadi pengangguran. Ini kan persoalan yang kontradiktif dan semangatnya tidak Sebagai Keadaan rakyat,” tambahnya.

Di Detail, Timboel menyarankan agar Tapera tidak perlu diwajibkan, hanya bersifat sukarela. Pasalnya Inisiatif tersebut tumpang tindih Di Inisiatif MLT Perumahan yang bisa diakses Di para pekerja secara mandiri sesuai Di kebutuhannya.

“Tapera itu harus direvisi pasal 7-nya, tidak usah diwajibkan, sukarela saja, Lantaran pihak pekerja swasta sudah punya saluran Ke MLT Perumahan, yang per akhir tahun 2023 sudah ada 4.4313 pekerja yang Merasakan akses perumahan Di MLT Perumahan Di nilai Rp1,19 triliun yang bisa dibilang rata-rata Di Rp200 jutaan. Kalau ini dijalankan tidak dapat manfaat, hasilnya tidak jelas, artinya pekerja dan pengusaha Berencana rugi,” tutup Timboel.