Jokowi Beri Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, Pemerintah Untuk-Untuk Kue?

JAKARTA – Ri Joko Widodo (Jokowi) Menyediakan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Untuk mengelola tambang. Ormas keagamaan diberikan akses Untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hal ini diatur Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut ditandatangani Dari Jokowi Ke 30 Mei 2024.

Aturan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan diatur Di Pasal 83 A. Aturan tersebut Terbaru disisipkan Di Antara Pasal 83 dan Pasal 84. “Di rangka peningkatan Keadaan Kelompok, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Dari organisasi kemasyarakatan keagamaan,” dikutip Ke Pasal 83A ayat 1.

Area lzin Usaha Pertambangan Khusus Di WIUPK, yang Berikutnya disebut WIUPK, adalah Area yang diberikan kepada pemegang IUPK. WIUPK merupakan Area Mantan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan Ke Badan Usaha tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Pembantu Presiden Pembantu Presiden. Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan Di Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud Ke ayat 41 dilarang bekerja sama Bersama pemegang PKP2B Sebelumnya dan I atau afiliasinya. “Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Ke ayat (1) berlaku Di jangka waktu 5 (lima) tahun Sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku,” bunyi aturan tersebut.

Syarat Bersama Detail mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur Di Peraturan Ri. Lalu, apakah PP yang ditandatangani Jokowi tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah Untuk-Untuk kue?

“Engga, engga (Untuk-Untuk kue). Ayo makanya lihat Di dasarnya,” kata Pembantu Presiden Pembantu Presiden Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kepada wartawan Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (2/6/2024).

Siti menjelaskan, hal tersebut yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah Menyediakan izin kepada ormas keagamaan mengelola tambang. Ia menilai, pengelolaan tambang yang dilakukan secara profesional Usaha itu lebih baik ketimbang ormas harus mengajukan proposal.