Jangan-jangan Ada Produk Hukum yang Akansegera Dikeluarkan

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP , Adian Napitupulu buka suara soal Ri Joko Widodo (Jokowi) reshuffle atau kocok ulang Pembantu Ri Ke Pembantu Presiden Pembantu Ri Indonesia Maju. Pasalnya, pemerintahan Jokowi sudah memasuki masa akhir jabatannya.

Adian tak menampik bahwa keputusan melakukan reshuffle merupakan hak istimewa Di Ri. Akan Tetapi demikian, ia menyebut bahwa rakyat membutuhkan penjelasan.

“Kenapa Sesudah Itu saya ganti si A Di si B, Lantaran 1, 2, 3, 4, dan rakyat tahu alat ukur itu. Orang yang tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif, tetapi rakyat perlu tahu dasar-dasar pertimbangannya,” kata Adian kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Yasonna Laoly, merupakan Pembantu Ri Di PDIP yang terkena reshuffle kali ini. Yasonna digantikan Dari Supratman Andi Agtas Di jabatannya sebagai Pembantu Ri Hukum dan Ham (Menkumham).

Adian pun bertanya-tanya alasan dibalik pergantian Pembantu Ri ini. Menurutnya, jika Ri tidak Memberi penjelasan, maka rakyat bebas juga Bagi menafsiran pergantian Pembantu Ri ini.

“Artinya bahwa menjadi penting, pengambilan keputusan ini Lantaran apa? Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi Dari 2014 apakah menukar teman lama Di teman Terbaru adalah sebuah kebiasaan? Ataukan memang ada hubungan kehadiran Pak Yasonna Ke deklarasi Edy Rahmayadi ataukah ada hubungan perpanjangan massa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangani pak Yasonna atau ada apa?” tanya Adian.

“Atau jangan-jangan ada produk hukum yang Akansegera dikeluarkan Di waktu 43 hari ini yang Mungkin Saja tidam disetujui Dari Pak Yasonna atau Pak Yasonna Dikatakan sebagai gangguan atau hambatan Bagi Mengeluarkan produk hukum Di 43 hari terkahir ini,” kata dia.

Adian juga bertanya apakah reshuffle Pembantu Ri ini didasari alasan kuat Bagi menjawab segelintir permasalahan yang muncul Ke rakyat. Adian mengaku tak setuju jika alasan reshuffle hanya didasari kepentingan kekuasaan.

“Artinya ketika Sesudah Itu dia tidak Akansegera ada hubunganhya Di problem-problem kerakyatan, dia hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu Pemerintah Bagi siapa? Bagi kami atau Bagi kamu saja? Kira-kira seperti itu,” tutup dia.

(maf)