Pejabat Tingginegara Penanaman Modal atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Di ini Pemerintah telah berkomunikasi Didalam PT Freeport Yang Terkait Didalam penambahan jumlah kepemilikan saham sebesar 10%. Foto/Dok
Bahlil menjelaskan, Di tahap Dialog Antar Negara yang dilakukan Antara Pemerintah dan PT Freeport, 98% sudah sepakat Untuk setidaknya 3 Skor utama, salah satunya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah Di PT Freeport sebanyak 10%.
Adapun 3 Skor utama yang menjadi kesepakatan Di pembahasan Antara Pemerintah dan PT Freeport yakni penambahan porsi kepemilikan saham, pembangunan smelter Di Papua, hingga melibatkan pengusaha Area Di Papua.
“Kami sudah melakukan Dialog Antar Negara, 98% sudah disepakati beberapa Skor, salah satunya penambahan saham 10%, membangun smelter Di Papua, dan melibatkan pengusaha Area Di Papua,” ujar Bahlil Di konferensi pers Di kantornya, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya Didalam penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah Di PT Freeport menjadi 61% itu Akansegera memudahkan Di melakukan Penjelajahan. Sebab Di tahun 2035 diperkirakan Akansegera menjadi puncak masa produksi PT Freeport, Sesudah tahun itu maka kapasitas produksi Akansegera menurun.
Supaya dikatakan Bahlil, masih diperlukan Penjelajahan Untuk menjaga produktivitas PT Freeport Sesudah tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa Penjelajahan sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
“Karena Itu kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka Sesudah tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab,” kata Bahlil.
“Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik Negeri, yang sahamnya dimiliki Dari BUMN dan BUMD,” tutupnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Indonesia Incar Kuasai 61% Saham Freeport, Bahlil: 98% Sudah Disepakati