Harga Kendaraan Pribadi Terbaru Pasti Naik

—

Pph Pertambahan Nilai (PPN) yang kini berada Ke angka 11 persen Berencana segera Meresahkan menjadi 12 persen mulai tahun Didepan. Hal ini tentunya bakal berdampak Ke industri Kendaraan Pribadi, khususnya Sebab diprediksi Berencana menaikkan harga Kendaraan Pribadi Terbaru.

“Ya, pasti menaikkan harga, ya, menambah harga jual,” ujar Chief Marketing dan Sales Officer Astra Credit Companies (ACC) Tan Chian Hok Jumat (15/11).

Prediksi Fluktuasi Harga ini diperkirakan Berencana merugikan industri Kendaraan Pribadi sebab dapat menurunkan penjualan dan membuat pembelian Komunitas Lebih rendah.

Tanpa kenaikan PPN pun penjualan wholesales dan Ritel Di 10 bulan Di Januari hingga Oktober 2024 sudah Merasakan penurunan Di periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesales hanya mencatat 710.446 unit, turun 15 persen Di 2023. Sambil penjualan Ritel sebesar 730.637, drop 11,5 persen Di Januari-Oktober tahun lalu.

Kekhawatiran soal kenaikan PPN juga diungkapkan Wakil Kepala Negara Direktur PT Toyota Kendaraan Bermotor Roda Dua Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam.

“Saya khawatir kalau pemerintah naikin PPN Karena Itu 12 persen, itu bukannya income-nya yang naik, malah bisa turun. Sebab kalau pajaknya overshoot, ekonominya kaget, terus mengerut, itu justru revenue-nya Berencana turun,” kata dia Di kesempatan berbeda.

Menurut dia produsen Kendaraan Pribadi bisa saja menahan diri Sebagai tidak menaikkan harga meski PPN naik. Tetapi jika tekanan kenaikan tersebut terlalu tinggi, tidak ada opsi Bagi industri selain menaikkan harga yang berimbas Ke lemahnya permintaan.

Bob berharap pemerintah dapat menahan diri Sebagai tidak menaikkan PPN, begitu juga pelaku usaha yang tidak menaikkan harga Kendaraan Pribadi.

“Jangan sampai ongkos yang dibutuhkan Sebagai membalikkan keadaan lebih besar daripada kenaikan tax-nya. Ini harus benar-benar dipikirin pemerintah, Sebab kan tinggal pemerintah sendiri. Karena Itu jangan sampai begitu naikin PPN, revenue pemerintah malah turun,” kata dia.

“Sebagai Alternatif, kita berharap pemerintah Mengkaji Sebagai melakukan Menenangkan Pph. Sebab belum tentu Menenangkan Pph itu menurunkan revenue. Bisa saja justru Di Menenangkan Pph, ekonomi bergerak, revenue-nya naik,” tutupnya.