HAN 2024, 1.138 Anak Binaan Dapat Pengurangan Masa Pidana

JAKARTA – Sebanyak 1.138 anak binaan Hingga seluruh Indonesia Menyambut pengurangan masa hukuman pidana bertepatan Bersama Hari Anak Nasional (HAN) 2024 . Di total 1.138 anak binaan, 33 Hingga antaranya Menyambut pengurangan pidana II atau dinyatakan langsung bebas.

Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan, pengurangan masa pidana ini bentuk Pengakuan Di Bangsa kepada anak binaan yang terus berbuat baik dan memperbaiki diri. Hal ini, kata dia, Menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi peraturan dan mengikuti Langkah pembinaan Bersama baik.

“Kami berharap, pemberian pengurangan masa pidana dapat menjadi Inspirasi Bagi anak binaan Sebagai terus berkarya dan menciptakan hal-hal bermanfaat,” kata Yasonna Melewati keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan data yang dibeberkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Di 1.138 anak binaan, sebanyak 1.105 orang Merasakan pengurangan masa pidana I. Sedangkan, 33 anak binaan lainnya Merasakan pengurangan masa pidana II atau langsung bebas.

Adapun, besaran pengurangan masa pidana Bagi anak binaan bervariasi, mulai Di satu hingga enam bulan. Hingga mana, Kantor Daerah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat mencatatkan jumlah terbanyak anak binaan penerima pengurangan masa pidana yaitu 111 orang.

Lalu, jumlah anak binaan yang Menyambut pengurangan masa pidana terbanyak kedua ada Hingga Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan sebanyak 97 orang. Sambil, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 76 orang.

Per tanggal 12 Juli 2024, jumlah anak dan anak binaan berdasarkan sistem database pemasyarakatan berjumlah 2.153 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 575 anak dan 1.578 anak binaan yang berada Hingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Bangsa.

“Bersama diberikannya pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional ini, Bangsa menghemat biaya makan Anak dan Anak Binaan sebesar Rp826.710.000,” bebernya.

Pengurangan masa pidana ini diberikan kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai Bersama Undang-Undang (Perundang-Undangan) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Proses Hukum Pidana Anak.

Lalu,Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Konvensi Kesejahteraan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

(maf)