Bulog-Bapanas Didesak Turunkan Harga Beras Di Di Denda Perdagangan Masuk Negeri Rp294,5 M

JAKARTA – Bulog diultimatum Kementerian Untuk Negeri (Kemendagri) Bagi dapat gerak cepat Menantikan pergerakan harga beras yang kembali naik. Permintaan tersebut harus bisa direalisasikan Di Di Peristiwa Pidana demurrage atau denda Perdagangan Masuk Negeri beras sebesar Rp294, 5 miliar yang menyeret Bulog-Bapanas.

Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan Bagi beras medium, berada Di harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 Di Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah Untuk Kontek Sini Bulog harus dapat menekan Fluktuasi Harga beras Didalam memastikan jalur distribusi kepada Kelompok. Jika tidak bisa menekan Fluktuasi Harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, Supaya menyebabkan harga beras tinggi,” ujar dia Di Jakarta, Sabtu, (27/7/2024).

Baca Juga: P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog

Dia memandang pemerintah Untuk Kontek Sini Bulog dapat mengkalkulasi Didalam tepat kebutuhan beras Kelompok se-nusantara Supaya Fluktuasi Harga juga dapat diredam.
“Kalau itu sudah dipenuhi Mutakhir kita bicara distribusi,” tandasnya.

Sebelumnya Itu, Kemendagri mendesak Bulog segera stabilisasi harga beras seiring Gaya Fluktuasi Harga yang mulai terjadi Di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis Fluktuasi Harga beras cenderung terjadi Di Juli Pada musim kemarau tiba. Karenanya, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi Untuk menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga beras terjadi Di 32,22% Daerah Di Indonesia Di pekan ketiga Juli 2024.

Sebagai informasi, Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Didalam dugaan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK), Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Didalam dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Bagi Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Peristiwa Pidana yang kami laporkan,” kata Hari Di Di Gedung KPK, Jakarta.

(nng)