Bangun Kawasan Perbatasan Bangsa Karena Itu Tugas Besar

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali Mengadakan Pertemuan Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Bangsa Tahun 2020-2024 Di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Kegiatan dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP dan Pejabat Tingginegara Untuk Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP.

Tito menegaskan Pembaruan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Kegiatan ini Menilai apa yang sudah dikerjakan BNPP Di tahun 2020-2024 Sesudah Itu merencanakan apa yang Akansegera dikerjakan BNPP periode 2025-2029.

Sesuai visi dan misi Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) tentang “Membangun Indonesia Didalam Pinggiran”, BNPP berkomitmen Untuk Membuat kawasan perbatasan Melewati pembangunan Pos Lintas Batas Bangsa (PLBN)

“Ini sudah dilaksanakan ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan Didalam 5 PLBN Di antaranya sudah beroperasional serta 2 PLBN lagi Untuk tahap pembangunan,” kata Tito.

Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan Didalam Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan Didalam Kepala Negara Jokowi mengenai percepatan pembangunan PLBN.

Menurut dia, aspek pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan Bangsa Indonesia menjadi salah satu Bangsa kepulauan terbesar Di dunia yang juga Memperoleh garis pantai nomor 2 terpanjang Di dunia Sesudah Kanada.

Dia berharap Didalam target pemerataan pembangunan ini Akansegera menjadikan buffer zone Di Lokasi kawasan perbatasan. Hal ini Akansegera menjadikan Lokasi perbatasan menjadi Lebih kuat secara ekonomi.

Melewati Rakordal Pengelolaan Perbatasan Bangsa Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama mewujudkan perbatasan Bangsa sebagai halaman Didepan dan beranda Bangsa. Hal ini Akansegera memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan Daerah Bangsa serta peningkatan Kesejajaran Komunitas Di kawasan perbatasan.

Untuk kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas Didalam kewenangan dan peran pemerintah Lokasi baik gubernur maupun bupati/wali kota.

Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan perlu diperkuat Didalam Aturan Lokasi Untuk rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan Langkah/kegiatan Lokasi.

“Sehubungan Didalam hal ini, saya meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota sebagai anggota BNPP Memberi perhatian secara khusus dan serius Bagi penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan Di Lokasi. Sesudah Itu, Membagikan sebagian Dana daerahnya Untuk kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,” ungkap Tito.

(jon)