Pejabat Tingginegara ESDM Arifin Tasrif buka suara mengenai adanya organisasi Komunitas atau ormas keagamaan yang Berkata tidak Akansegera mengajukan izin kelola tambang. Foto/Dok
Justru, pemerintah juga tak menutup kemungkinan Untuk melakukan pelelangan lahan tambang yang bersangkutan Untuk dikelola pihak swasta.
“Ya, kembali kepada Bangsa, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu,” jelas Pejabat Tingginegara ESDM Arifin ketika ditemui Ke Direktorat Jenderal Energi dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Diakuinya, pemberian izin kepada ormas keagamaan Untuk mengelola tambang sejatinya merupakan upaya pemerintah Untuk memberdayakan ormas keagamaan agar Memperoleh kontribusi besar Untuk Pembuatan ekonomi umat.
“Dari Sebab Itu memang ini kan upaya pemerintah Untuk bisa Memberi kesempatan kepada yang Pada ini itu adalah ormas-omas keagamaan yang memang nonprofit ya. Mereka ada sumber Untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak, ibadah, Pembelajaran, masalah Kesejajaran, ini dan itu hanya diberikan Untuk 6 saja,” paparnya.
Sebagaimana diberitakan Sebelumnya, ormas keagamaan Memberi respons beragam soal tawaran pengelolaan tambang Untuk pemerintah. Salah satunya seperti Muhammadiyah yang menyebutkan jika mereka belum Menyoroti soal izin kelola tambang.
Sambil Itu Pejabat Tingginegara Penanaman Modal Asing/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ormas keagamaan pertama yang Merasakan konsesi tambang Untuk pemerintah adalah Nahdlatul Ulama (NU).
Berikutnya ada konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak tawaran pemerintah Untuk mengelola pertambangan Untuk ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan Ke prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI.
KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, Kesejajaran bersama, dan kelestarian alam semesta.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Ada Ormas Keagamaan Tolak Tawaran Kelola Tambang, Pejabat Tingginegara ESDM Bilang Begini
