Viral Mantan Menkes Siti Fadilah Sebut Pandemic Treaty WHO Berbahaya, Ini Faktanya

Jakarta –

Belum lama ini beredar beragam informasi soal WHO Pandemic Treaty, tidak sedikit yang menuding perjanjian persiapan penanganan Wabah Internasional itu malah Akansegera merugikan Negeri yang sepakat menandatanganinya. Misalnya, pernyataan Didalam mantan Pejabat Tingginegara Keadaan Siti Fadilah Supari.

“Karena Itu kalau pemerintah kita menandatangani pandemic treaty artinya pemerintah tidak Akansegera berdaya melindungi rakyatnya, kita ditekan Dari WHO,” klaim Siti Untuk video yang diunggah Di media sosial, seperti dilihat detikcom Jumat (31/5/2024).

Wanita kelahiran Surakarta itu khawatir bila Indonesia menandatangani perjanjian Yang Berhubungan Didalam, kedaulatan suatu Negeri Akansegera berpindah Di Organisasi Keadaan Dunia (WHO), khususnya Untuk menangani Wabah Internasional Di masa mendatang.

Peneliti Internasional health security Dicky Budiman menepis tudingan tersebut. Menurutnya, Untuk proses pembahasan WHO Pandemic Treaty tidak ada satu kalimatpun yang membenarkan informasi demikian.

“Memang ramai teori konspirasi yang Berkata salah satunya terganggunya kedaulatan Negeri, Untuk artian Negeri menyerahkan kedaulatan Negeri kepada WHO, misalnya kekuasaan Sebagai menetapkan lockdown. mandat Proteksi Di Negeri-Negeri, tetapi faktanya itu fake, itu false, salah, tidak benar, tidak pernah ada diusulkan ataupun dituangkan termasuk Untuk agreement perjanjian ini,” tegas Dicky Di dihubungi Kamis (30/5).

“Perjanjian ini tidak dapat menyerahkan kedaulatan suatu Negeri Di WHO, itu prinsipnya, dan apa yang disampaikan sebetulnya Yang Berhubungan Didalam kedaulatan adalah sifatnya Lini Dibelakang perlindungan sampel Patogen, tata cara serah terima intelektual property, itu yang masih menjadi diskusi Di ini,” sorotnya.

Dicky menjelaskan target penandatanganan perjanjian tersebut memang mundur Didalam wacana Sebelumnya Mei 2024, menjadi Juni 2024. Sebab, banyak Negeri yang belum memutuskan menyepakati persetujuan Didalam alasan tertentu.

Misalnya Amerika Serikat hingga Eropa, hal yang Lalu masih disoroti adalah bagaimana nantinya Wabah Internasional didefinisikan, hingga proses Negeri mendeklarasikan suatu Wabah Internasional.

“Ini menjadi salah satu alasan ditunda Sebab banyak yang belum tuntas, termasuk bagaimana nanti Lalu ada kejelasan mekanisme prosedur tata cara anggota WHO berkoordinasi bekerja sama Untuk situasi Wabah Internasional,” tandas dia.

Apa Untungnya WHO Pandemic Treaty?

Awal mula pembentukan WHO Pandemic Treaty sebetulnya berangkat Didalam pembelajaran Wabah Internasional COVID-19, Di banyak Negeri belum siap Berusaha Mengatasi Patogen Terbaru, yang Lalu menewaskan puluhan juta orang Di dunia. Kala itu, tidak sedikit Negeri berkembang kesulitan Menyambut stok Proteksi dan akses Perawatan lain.

“Diawali Didalam kesepakatan atau pembicaraan pemimpin dunia Di Maret 2021 ketika Wabah Internasional begitu berdampak, bukan hanya satu atau dua Negeri, tapi secara Internasional termasuk merugikan miliaran dollar AS, dan juga secara jelas terlihat bagaimana urang perbedaan Situasi Negeri berkembang, Negeri miskin, Didalam Negeri maju,” jelas Dicky.

“Ketimpangan akses Proteksi Antara Negeri berkembang dan maju, 30-40 persen blm Menyambut Proteksi akibat antrean ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu, Di sisi lain bagaimana respons Negeri mendeteksi, kemampuan tes, dan keinginan political treatment yang berbeda, dan ini semua keputusan dunia tidak mau Berusaha Mengatasi itu lagi,” sambung dia.

WHO Pandemic Treaty diupayakan Sebagai Menyusun setiap Negeri siap Untuk Berusaha Mengatasi Wabah Internasional mendatang termasuk alat Keadaan dan bagaimana mendeteksi wabah yang Bisa Jadi menjadi Wabah Internasional Di masa Di.

“Sebab Wabah Internasional itu pasti terjadi, dan itu tinggal menunggu waktu. Itulah sebabnya perlu ada suatu komitmen Internasional yang dituangkan Untuk bentuk perjanjian, yang Di hakikatnya atau impiannya ingin menjamin dunia tidak Akansegera porak poranda seperti masa COVID-19,” pungkas dia.