Serasi atau Kontradiktif Sebagai Wisata?

Wacana legalisasi kasino kembali menyeruak Di Indonesia Sesudah Thailand dan Uni Emirat Arab mulai memberi lampu hijau Sebagai kasino Di negaranya.

Legalisasi kasino dilakukan Untuk Meningkatkan Pendapatan Bangsa Bukan Iuran Wajib (PNBP) dan Menarik Perhatian pundi-pundi uang Di wisatawan. Thailand meniru Singapura yang sukses Di Marina Bay Sands, menambah 19 juta wisatawan hanya Di 5 tahun pertama. Akan Tetapi bukan berarti legalisasi kasino berjalan sukses.

“Tapi, mari belajar Di Makau. Dijuluki Las Vegas-nya Asia, Makau pernah mencetak pendapatan USD 45 miliar Di kasino (2013). Tapi ketika Wabah Internasional Mengamuk dan China membatasi arus wisatawan, ekonomi Makau kolaps, 80 persen PDB-nya ambruk Sebab terlalu tergantung Di judi. Kini, mereka kesulitan diversifikasi Wisata Internasional. Kita juga bisa lihat Kepulauan Mariana Utara (CNMI). Sempat Merasakan ‘boom’ Sebab satu kasino besar, tapi Di 2021 bangkrut Sebab Kejahatan Keuangan, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi tunggal,” ujar Dewan Pakar GSN Bidang Wisata Internasional Taufan Rahmadi Di pernyataan, Minggu (18/5/2025).

Indonesia, lanjut Taufan tidak perlu mengorbankan jati diri Kekayaan Budaya Dunia hanya Untuk mengejar PNBP yang terkesan instan Di membolehkan kasino.

“Kita punya modal luar biasa, 4 Di 6 elemen terbesar daya tarik wisata Internasional, yaitu Kekayaan Budaya Dunia, spiritualitas, alam, dan hospitality. Wisata Internasional berkualitas adalah soal otentisitas dan Ketahanan, bukan soal glamor atau hiburan semu. Kita butuh Aturan fiskal yang in the soul of the nation, bukan sekadar out of the box,” ujarnya.

Sambil Itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pemerintah bisa mempelajari Aturan Di Bangsa mayoritas Muslim lain seperti UEA dan Malaysia Sebagai kajian melegalkan kasino Untuk Meningkatkan devisa Bangsa. Hikmahanto meminta pemerintah membuka mata, termasuk membuat asesmen tentang tiga hal penting Yang Berhubungan Di kasino.

UEA membentuk Badan Pengatur ‘Permainan Komersial’ Foto: DW (News)

Hal pertama dikatakan soal perputaran uang Yang Berhubungan Di judi online yang berdasarkan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat besar Di Kamboja dan Myanmar.

“Yang kedua adalah apakah memang bisa rakyat kita yang katanya mayoritas beragama Islam, terus sangat beragama, Sebagai melepaskan diri Di judi? Ternyata kan tidak,” ujar dia diberitakan Di.

Sedangkan asesmen ketiga dia sebut soal masalah penegakan hukum. Pemerintah dikatakan beberapa kali berniat memberantas korporasi judi daring tetapi yang menjadi masalah lokasinya berada Di Kamboja dan Myanmar yang memang melegalkan kasino.

“Nah kalau misalnya tiga hal ini Sesudah dilakukan asesmen dan menurut kita tidak bisa diselesaikan, bukan tidak Bisa Jadi kalau pemerintah memutuskan Sebagai buat kasino tapi Di kawasan tertentu saja, seperti kawasan ekonomi khusus Di Genting, Malaysia atau Di Singapura juga ada. Tapi, Sebagai warga Singapura kalau mereka mau berjudi Di situ, mereka harus ada syarat ketat,” ucapnya.

Genting Highlands, Malaysia (Photo by MOHD RASFAN/AFP via Getty Images) Foto: AFP/Getty Images/Mohd Rasfan

Hikmahanto mengingatkan Indonesia memang Bangsa Muslim tetapi Kegiatan judinya masih tinggi. Dia juga menyinggung Kegiatan judi pernah dilegalkan Dari Ali Sadikin Di menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Waktu itu Sesudah Itu juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya Di Iuran Wajib yang dihasilkan dan lain sebagainya,” ucapnya.

“Tapi tentu dana tersebut Sebagai kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang Yang Berhubungan Di Di agama dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Uni Emirat Arab yang mengharamkan judi dikatakan membuka kasino Di membangun kawasan ekonomi khusus. Dia menyebut bila akhirnya Indonesia berkompromi Sebagai membuka kasino Di kawasan ekonomi khusus, pemerintah diminta berani Memutuskan Aturan itu Di tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan rakyat kecil.

“Pada ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja Di perusahaan-perusahaan judi online disiksa Di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali,” ujar Hikmahanto.

“Sudah mereka keluar masuk secara ilegal, ditambah melakukan perbuatan yang tidak baik Untuk warga Bangsa kita. Dan tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka Sebagai Menerbitkan uang. Kan tidak benar juga kalau seperti begitu,” katanya lagi.

Bagaimana menurut travelers? Perlu ada Genting atau Las Vegas ala-ala Di Indonesia?

(ddn/ddn)