Blokir Biaya Rp86,6 Triliun Dibuka Kemenkeu, Lampu Hijau Inisiatif Prioritas Prabowo

JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) resmi membuka blokir Biaya senilai Rp86,6 triliun Untuk 99 Kementerian/Lembaga (K/L) . Langkah ini diambil Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Inisiatif- Inisiatif prioritas pemerintah yang telah ditetapkan Dari Ri terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Pejabat Tingginegara Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir Biaya ini terdiri Didalam Rp33,1 triliun Untuk 23 K/L Mutakhir hasil restrukturisasi Tim Pejabat Tingginegara Merah Putih, serta Rp53,49 triliun Untuk 76 K/L lama.

“Hingga Untuk Tim Pejabat Tingginegara Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi dan Hingga 23 ini sekarang masih berproses tapi sampai Didalam Di ini sudah sebesar Rp33,1 triliun. Untuk 76 kementerian lembaga lainnya sudah sebesar Rp53,49 triliun, ini yang total Rp86,6 triliun ini,” kata Wamenkeu Suahasil Untuk Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Menurut Wamenkeu, pembukaan blokir Biaya ini telah Merasakan restu Didalam Ri Prabowo Sesudah diajukan Dari Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Ke 7 Maret 2025. Sebelumnya, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 Pada 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan Peralihan Hingga Lokasi sebesar Rp50,6 triliun.

“Sampai Didalam 25 April, Kementerian Keuangan bekerja Didalam seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi Biaya, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai Didalam hasil efisiensi belanja sesuai arahan Ri Untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir Supaya bisa belanja lagi,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Pembukaan blokir Biaya ini Menunjukkan dampak positif Pada realisasi belanja K/L. Wamenkeu Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja Ke Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, Lalu Menimbulkan Kekhawatiran menjadi Rp83,6 triliun Ke Februari 2025, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun Ke Maret 2025.

“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah Disekitar 16,9% Didalam total belanja yang ada Hingga Untuk APBN. Ini inline Didalam persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini Berencana kita pantau terus Supaya K/L bisa terus belanja dan Lalu Memperbaiki seluruh Pemberian kepada prioritas-prioritas pembangunan,” pungkas Wamenkeu Suahasil.