MRP Papua Pegunungan Berharap Pemimpin Negara Prabowo Segera Lantik Gubernur Terpilih

JAKARTA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan berharap Pemimpin Negara Prabowo Subianto segera melantik pasangan terpilih John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan Ke April 2025. Hal ini disampaikan Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi Hingga Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ia menekankan Kelompok Papua Pegunungan telah lama menantikan kepemimpinan definitif Hingga provinsi hasil pemekaran tersebut. “Kami berharap Pemimpin Negara Prabowo Subianto segera melantik Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan wakilnya Ones Pahabol Ke bulan April ini,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan telah menetapkan Menang pasangan John Tabo-Ones Pahabol melawan pasangan Befa Yigibalom-Natan Pahabol Untuk Pemilihan Kepal Adaerah 2024 . Tetapi Menang tersebut ditolak Befa Yigibalom-Natan Pahabol dan mengajukan judicial review Hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk sidang sengketa hasil Pemungutan Suara Rakyat diajukan pasangan nomor urut 2, MK menolak permohonan pemohon Untuk sidang putusan Ke Senin 24 Februari 2025. Menindaklanjuti keputusan MK, Ke Rabu 26 Februari 2025, Komisi Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan Lalu menetapkan John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan periode 2025-2030.

Setelahnya, Komisi Pemilihan Umum secara resmi menyerahkan hasil pleno penetapan pasangan Kandidat terpilih John Tabo dan Ones Pahabol kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan. Ke Kamis, 27 Februari 2025, DPRP Pegunungan Mengadakan Pertemuan paripurna dan mengesahkan pasangan John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang turut disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando.

Hasil pengesahan tersebut Lalu diteruskan DPRP Pegunungan Hingga Kementerian Untuk Negeri (Kemendagri) Sebagai diproses Lebih Jelas. Lalu disampaikan kepada Pemimpin Negara Prabowo Subianto, guna menetapkan jadwal pelantikan resmi.

“Bersama putusan MK tersebut, tidak ada lagi dasar hukum Sebagai menunda pelantikan. Berdasarkan aturan, pelantikan seharusnya dilakukan maksimal 20 hari kerja Setelahnya keputusan MK,” tegasnya.

Tetapi, hingga pertengahan April ini, pelantikan belum juga dilakukan. Agus pun mempertanyakan apa yang menjadi kendala Hingga Kemendagri. “Kami datang Hingga Jakarta Sebagai mencari tahu apa yang menjadi masalahan. Lantaran sesuai prosedur, Mendagri seharusnya sudah mengajukan usulan pelantikan kepada Pemimpin Negara Untuk jangka waktu tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tuturnya.

Agus juga menyampaikan Kelompok Bersama delapan kabupaten/kota Hingga Papua Pegunungan sangat berharap kehadiran pemimpin definitive. Tujuannya agar pemerintahan bisa berjalan maksimal dan mendukung penuh Langkah prioritas nasional.

“Seluruh rakyat Papua Pegunungan sangat menantikan kepemimpinan John Tabo dan Ones Pahabol Untuk menjalankan Langkah Asta Cita yang dicanangkan Pemimpin Negara Prabowo dan Wapres Gibran,” tegasnya.

Selain Papua Pegunungan, hingga kini masih terdapat satu provinsi lain, yaitu Bangka Belitung, yang kepala Area terpilihnya belum dilantik. Yang Terkait Bersama Bersama belum dilantiknya Gubernur Papua Pegunungan terpilih John Tabo dan Gubernur Bangka Belitung terpilih Hidayat Arsani, Kapuspen Kemendagri Benny Irwan ketika dikonfirmasi belum Menyediakan keterangan.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan terdapat dua gubernur yang Berencana dilantik Pemimpin Negara Prabowo Untuk waktu Didekat ini. Kedua kepala Area tersebut yakni Gubernur Papua Pegunungan terpilih John Tabo dan Gubernur Bangka Belitung terpilih Hidayat Arsani.

Hal itu disampaikan Tito Untuk Pertemuan kerja bersama Komisi II Lembaga Legis Latif RI Hingga gedung Mprri/Lembaga Legis Latif/Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025) lalu. “Sesuai Bersama aturan bahwa Dari diterima pemerintah diberi waktu 20 hari Sebagai melakukan melaksanakan penetapan dan penerbitan, baik keppres Sebagai gubernur atau SK Mendagri Sebagai bupati-wali kota,” katanya.