Prabowo Singgung Sri Mulyani, Banyak Pembantu Presiden Pembantu Presiden Belum Dapat Kendaraan Pribadi Dinas

Jakarta, CNN Indonesia —

Ri Prabowo Subianto mengatakan banyak Pembantu Presiden Pembantu Presiden dan pejabat lain belum Memperoleh fasilitas Kendaraan Pribadi dinas meski sudah berbulan-bulan ‘kerja bakti’. Dia menyinggung Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani atas hal ini dan mengatakan pejabat Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembantu Presiden juga merupakan Dibagian Untuk pilihan rakyat.

Prabowo Di membuka Peristiwa sarasehan ekonomi Hingga Jakarta, Selasa (8/4), awalnya mengatakan soal kedaulatan rakyat. Dia mengatakan dirinya dipilih rakyat dan jajaran Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembantu Presiden Dibagian Untuk itu.

Menurut Prabowo anak buahnya bisa menjadi kaya raya tetapi memilih masuk Hingga pemerintahan dan berbakti Di rakyat. Lantas dia menyinggung soal Kendaraan Pribadi dinas yang belum didapat sebagian anak buahnya Sesudah sudah bekerja Di berbulan-bulan.

“Mereka masuk pemerintah saya sedih loh, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan, banyak yang belum dapat Kendaraan Pribadi dinas, mereka kerja enam bulan ini kerja bakti, tapi terima kasih sudah mulai cair, apa, diblokirnya sudah dibuka, kira-kira,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

Di ini jumlah Pembantu Presiden Pembantu Presiden Hingga Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembantu Presiden Indonesia Maju sebanyak 48 orang, sedangkan wakil Pembantu Presiden Pembantu Presiden sejumlah 56 orang.

Berdasarkan Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Nomor 138 Tahun 2024, Kendaraan Pribadi dinas Pembantu Presiden Pembantu Presiden, jabatan Seleksi A, adalah sedan, MPV atau SUV Di mesin maksimal 3.500 cc. Opsi lain yakni sedan, MPV atau SUV Di baterai 250 kW.

Sambil wakil Pembantu Presiden Pembantu Presiden Hingga Seleksi B opsi Kendaraan Pribadi dinasnya adalah sedan atau SUV bermesin 4-silinder 2.500 cc. Hingga Di Itu bisa juga sedan Di baterai 215 kW atau SUV 200 kW.

Di Januari lalu instruksi Ri dirilis yang intinya ingin memangkas Biaya pemerintah Disekitar Rp300 triliun. Hal ini termasuk efisiensi biaya perjalanan dinas.

Prabowo mengatakan Biaya yang dikunci Kementerian Keuangan Melewati skema Automatic Adjustment mulai cair. Aturan ini merupakan pencadangan belanja kementerian atau lembaga Untuk fleksibilitas APBN buat Berjuang Di tekanan internal dan eksternal.

(fea/fea)