Penegasan BPOM RI soal Aturan Review Skincare Tak Sebagai Bungkam Influencer

Jakarta –

Gaduhnya review skincare Ke media sosial kembali menjadi sorotan Badan Pengawas Terapi dan Konsumsi (BPOM RI). Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan Untuk waktu Di tidak sembarang orang bisa melakukan review tersebut.

Tindakan ini menindaklanjuti ‘huru-hara’ atau cekcok pemilik skincare Bersama influencer yang mereview produk Yang Terkait Bersama. Taruna mengaku khawatir, bila tidak segera dibuat Keputusan, hal ini juga Akansegera berdampak luas Ke sektor-sektor lain Ke luar Peralatan Kecantikan.

“Kita tidak ingin terjadinya keributan Ke media sosial itu berdampak Ke produk-produk lain Konsumsi, minuman, Terapi, Nutrisi Tambahan, apalagi berhubungan Bersama Terapi Resep-Obatan,” beber Taruna Untuk konferensi pers Jumat (21/2/2025).

“Contoh paling konkrit, Terapi hipertensi, Di industri satu mereview produk industri lain, kalau kepercayaan ilang, orang tidak ada lagi mau minum Terapi antihipertensi Sebab saling menjelek-jelekkan, itu yang mau kita cegah, mumpung masih awal,” tandasnya.

Aturan review yang Akansegera dibuat juga dipastikan Taruna tidak Akansegera mengesampingkan hak-hak konsumen yang juga diatur Untuk Undang-Undang. BPOM RI juga Akansegera melibatkan para influencer Untuk uji publik aturan review skincare yang nantinya berlaku.

Taruna menilai kegaduhan review skincare Ke Kelompok rentan memicu konflik yang Sesudah Itu diproses Untuk ranah hukum.

“Sekali lagi, kita membuat aturan bukan Sebagai menutup mulut atau menghambat hak-hak para konsumen maupun influencer Menunjukkan review yang sebenarnya,” lanjut dia.

Pembentukan aturan juga didasari permintaan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Untuk hasil Diskusi kerja bersama beberapa pekan lalu.

“Sesuai Bersama aturan, BPOM RI bisa Mengeluarkan aturan melindungi Kelompok, ini juga Menyambut Baik desakan Komisi IX, Komisi IX mendesak kami, kami didesak membuat aturan dan artinya itu aspirasi Kelompok luas,” pungkasnya.

(naf/naf)