Hukuman Politik Potongan 20% Penghasilan Nurul Ghufron Mulai Berlaku 1 Oktober 2024

JAKARTA – Potongan 20% penghasilan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) Nurul Ghufron Berencana mulai berlaku Di 1 Oktober 2024. Potongan penghasilan itu merupakan Hukuman Politik Dewan Pengawas KPK atas Kartu Peringatan kode etik Di Nurul Ghufron.

“Sesuai Di putusannya Dewas itu kan per 1 Oktober (potongan 20 persen penghasilan Ghufron), per 1 Oktober,” kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa Pada ditemui Di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/9/2024).

Cahya belum menyebutkan apakah berkas-berkas Yang Berhubungan Di pemotongan sudah diberikan kepada Nurul Ghufron. Tetapi, ia memastikan potongan 20%, baik gaji pokok dan tunjangan itu, berlaku Di awal bulan Didepan.

“Di 1 oktober itu pasti Terbaru ada pemotongan,” ujarnya.

Bagi diketahui, Dewas KPK Memutuskan Hukuman Politik Lagi Yang Berhubungan Di putusan Kartu Peringatan etik Nurul Ghufron. Selain teguran tertulis, penghasilan Ghufron juga Berencana dipotong sebesar 20% Di enam bulan.

Letua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, potongan tersebut bukan hanya menyasar gaji pokok Ghufron. Menurutnya, potongan tersebut juga menyasar tunjangan jabatan Ghufron selaku Wakil Ketua KPK.

“Penghasilan itu banyak, Di Sebab Itu bukan hanya gaji. Di sini ada penghasilan, penghasilan banyak, gaji pokok, tunjangan jabatan, ini semua namanya penghasilan,” kata Tumpak Di Kantor Dewas KPK, Jumat (6/9/2024).

Yang Berhubungan Di berapa total yang dipotong, Tumpak mengaku tidak mengetahui. Menurutnya, hal tersebut harus ditanyakan Ke Sekjen KPK. “Sekjen yang mengetahui itu, berapa penghasilan seorang pimpinan KPK Di KPK. Ini penghasilan resmi ya, bukan yang tidak resmi,” ujarnya.

“Berapa? Aku tidak tahu jumlahnya, dipotong 20%, nanti Sekjen yang memotong,” sambungnya.