Teliti Peran Wakil Rakyat Di Masa Wabah Internasional, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

JAKARTA – Anggota Komisi XI Wakil Rakyat Mukhamad Misbakhun berhasil menyandang gelar doktor ilmu ekonomi Bersama Universitas Trisakti (Usakti).Politikus Partai Golkar itu meraih titel doktor Setelahnya mempertahankan disertasinya yang berjudul ‘Telaah Keputusan Publik atas Peran Wakil Rakyat Mengintegrasikan Keputusan Fiskal dan Moneter Di Postur APBN Untuk Penanganan Wabah Internasional Covid-19’ Bersama yudisium cum laude.

Sidang terbuka atas disertasi Misbakhun digelar Di Gedung S Fakultas Ekonomi dan Usaha (FB) Usakti Di Jakarta Barat, Selasa (4/6/2024) siang. Bertindak sebagai promotor Untuk Misbakhun ialah Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Prof Muliaman D Hadad (co-promotor I), dan Prof. Dr. Eleonora Sofilda (co-promotor II). Adapun Regu pengujinya diketuai Dekan FB Usakti Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian.

Sebagai promovendus, Misbakhun mengawali paparannya Bersama menguraikan Wabah Internasional Penyakit Mikroba corona 2019 (Covid-19) yang menjadi bencana berskala Internasional. Efek Wabah Internasional itu tidak hanya Di Keadaan Kelompok, tetapi juga perekonomian.

Menurut Misbakhun, pemerintah menggulirkan Inisiatif Terapi Peningkatan Ekonomi (PEN) Untuk menanggulangi dampak Wabah Internasional Covid-19 Pada perekonomian. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Lainnya itu mengatakan PEN memerlukan integrasi Keputusan fiskal dan moneter.

“Inisiatif sinergi Keputusan tersebut bergulir Bersama Wakil Rakyat Bersama apa yang dikenal sebagai burden sharing (pembagian beban, red),” ujar Misbakhun.

Bersama mekanisme burden sharing itulah Bank Indonesia (Banksentral) sebagai otoritas moneter mengakomodasi kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah yang membengkak akibat defisit besar Di APBN. Misbakhun menyebut Keputusan itu tetap mengedepankan independensi Banksentral sebagai Bank Indonesia.

Banksentral pun membeli Surat Berharga Negeri (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Dari Sebab Itu, pemerintah Memperoleh ruang fiskal cukup Untuk membiayai PEN.

Di konteks itu pula Wakil Rakyat sebagai pembuat undang-undang (Undang-Undang) turut berperan Di pembuatan Keputusan. Misbakhun menjelaskan Wakil Rakyat mengintegrasikan Keputusan fiskal dan moneter, sekaligus mengawasi dan Menimbang penggunaannya.

“Peran Wakil Rakyat sangat krusial Di Memberi legitimasi atas pembelian SBN Dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Lewat persetujuan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Agar menjadi dasar legislasi Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,” kata Misbakhun.

Hasil Bersama kolaborasi dan sinergi Di pemerintah, Banksentral, dan Wakil Rakyat itu ialah Indonesia menjadi satu Bersama lima Negeri yang berhasil Di penanganan Covid-19. Misbakhun menyebut ada dua Kunci Prestasi tersebut, yakni state capacity dan social trust.

Akan Tetapi, Misbakhun menilai peran Wakil Rakyat Di perumusan Keputusan strategis itu justru terpinggirkan. Padahal, Wakil Rakyat pula yang Memberi kepastian hukum Di bauran Keputusan Bersama otoritas fiskal dan moneter Bersama Memberi persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keputusan Keuangan Negeri dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Wabah Internasional Covid-19.

“Peran Wakil Rakyat Di mengintegrasikan Keputusan fiskal dan monetr Lewat Keputusan burden sharing Di Wabah Internasional Covid-19 ialah memberi kepastian hukum, legitimasi politik, juga menyetujui perpu yang diajukan Ri,” tuturnya.

Maka Itu, Misbakhun Di disertasinya merekomendasikan sejumlah hal, yang utama ialah inisiatif Wakil Rakyat Di mengintegrasikan Keputusan fiskal dan moneter harus diperluas Di berbagai situasi yang membutuhkan legitimasi politik. “Wakil Rakyat harus memainkan peran sebagai lembaga yang mengagregasi berbagai kekuatan dan aspirasi politik,” ujarnya.