Warga Endus Urus SIM Makin Ribet Pakai BPJS Kesejajaran

—

Sejumlah warga menduga syarat Memiliki BPJS Kesejajaran bakal mempersulit proses penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Secha (22), karyawati swasta asal Tangerang Selatan, Banten mengatakan BPJS Kesejajaran sebagai prasyarat pengurusan merupakan langkah yang memperumit.

“Sebagai Kandidat pembuat SIM, saya merasa keberatan Di adanya peraturan Mutakhir tersebut Lantaran dapat memperumit proses,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/6).

Walhasil, ia menilai makin banyak Kelompok yang enggan mengurus, baik perpanjangan maupun membuat SIM Mutakhir.

Walau demikian dia tak menampik keikutsertaan BPJS Kesejajaran bisa membantu pengendara lantaran berperan sebagai asuransi pengendara Pada berkendara Hingga jalan.

“Dampaknya malah menjadi Kandidat-Kandidat pembuat atau perpanjangan SIM tersebut malas Sebagai mengurusnya,” kata dia.

Senada Secha, Febri (31), karyawati yang berkantor Hingga Jakarta Barat, mengatakan syarat BPJS Kesejajaran mempersulit proses mengurus SIM.

“Bikin ribet banget. Apalagi tahun Di mulai ada pemadanan SIM sama KTP. Kalau sudah ada pemadanan, harusnya jangan tumpang tindih lagi Aturan Sebagai perpanjang atau pembuatan SIM Mutakhir,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/6).

Lagi pula, kata Febri, setiap perpanjangan dan pembuatan SIM Hingga dalamnya sudah diberikan pilihan Sebagai mengikuti asuransi kecelakaan lewat Asuransi Bhakti Bhayangkara.

“Dari Sebab Itu buat apalagi ada BPJS Kesejajaran buat syarat perpanjang SIM,” kata dia.

Seorang karyawati Hingga bilangan Jakarta Selatan, Lala (31), Menyediakan Tanggapan Sebagai Gantinya. Ia tak masalah BPJS Kesejajaran dijadikan syarat perpanjang dan bikin SIM, asalkan pemerintah Menyediakan sosialisasi yang jelas.

“Enggak apa-apa sih menurut gue, asal memang jelas alesannya apa dan Kelompok yang belum punya BPJS memang diinfo Di baik cara pembuatannya biar bisa bikin SIM Di BPJS,” kata dia Pada ditemui CNNIndonesia.com, Selasa (4/6).

Polri Berencana memberlakukan aturan BPJS Kesejajaran sebagai syarat membuat dan memperpanjang masa berlaku SIM A, SIM B, dan SIM C. Pemohon nantinya Berencana diminta Menunjukkan BPJS Kesejajaran atau kepesertaan JKN yang aktif.

Syarat ini Berencana diuji coba Di 1 Juli hingga 30 September 2024 Hingga tujuh provinsi, yakni Hingga Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Berencana dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, Hingga 7 Daerah kepolisian Daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal Hingga Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6).

Syarat itu tertuang Hingga Peraturan Kepolisian Bangsa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Bangsa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Aturan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Pemimpin Negara (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Langkah Jaminan Sosial Kesejajaran Nasional Sebagai Memperbaiki jumlah User JKN. Hingga Pada Ini ada Disekitar 63 juta Kelompok yang Pada ini tercatat JKN-nya tidak aktif Di 270,4 juta peserta.