Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Pengamat: Blunder!

JAKARTA – Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut Didalam keputusan Muhammadiyah yang Berkata Berencana Merasakan tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Saya sebenarnya agak terkejut Didalam keputusan Muhammadiyah Merasakan (IUP). Lantaran Muhammadiyah biasanya Pada ini kalau Membahas keputusan sangat rasional dan berdasarkan Di kajian-kajian,” jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).

Justru Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah Merasakan tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.

“Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Lantaran seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain Didalam Muhammadiyah,” imbuhnya.

Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah Memiliki Penghayatan Untuk mengelola Usaha tambang. Sebab, domainnya itu adalah Pembelajaran.

“Kalau mengelola Pembelajaran, Puskesmas itu sudah menjadi domainnya. Tapi Untuk tambang, itukan belum pernah sama sekali,” tegas Fahmy.

Fahmy pun menyoroti pernyataan Didalam Muhammadiyah yang fokus Pada dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, Pada ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli Pada hal itu.

Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

“Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak Berencana melakaukan reklamasi Lantaran biayanya cukup besar. Justru biaya lebih Didalam keuntungan yang didapat,” ujarnya