IPW Sebut Lelang Aset Jiwasraya Rugikan Bangsa Triliunan

JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mencurigai lelang aset Barang Dagangan Bangsa justru membuat kerugian triliunan. Lantaran itu, desakan Untuk mengusut permasalahan tersebut dilontarkan IPW.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengakui Memiliki bukti permainan proses lelang. Hal itu dia ungkapkan ketika Aliansi Politik Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Di Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) Yang Berhubungan Bersama lelang aset Jiwasraya.

“Ketika pelelangan diadakan, Jampidsus Menyediakan rekomendasi sebagaimana tugasnya melakukan eksekusi Perawatan asset. Dia kan yang bertugas. Kalau aset ini dilelang dia eksesuksi, Sesudah Itu memberi penilaian juga apa yang dilelang memenuhi syarat atau tidak? Tapi kenapa dilelang Rp1,945 triliun? Berarti ada selisih yang besar, ini satu Trend Populer kejanggalan,” ujar Teguh, Senin (3/6/2024).

Uniknya, Mendominasi lelang PT IUM Mutakhir dibuatkan proses lelang 10 hari Sebelumnya. Selain Jampidsus, pihak terlapor Di Perkara Hukum ini adalah Kepala Pusat Perawatan Aset (PPA) Kejagung, Pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Bangsa (DJKN), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta pihak swasta.

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengaku tidak segan-segan bakal menindaklanjutinya. KPK juga bakal melakukan verifikasi hingga koordinasi Lebih Jelas Bersama pihak pelapor.

“Yang pasti kami Berencana selesaikan laporan Kelompok tersebut sebagaimana Syarat SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku Di Direktorat Pelaporan dan Pengaduan Kelompok,” katanya Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Di tempat terpisah, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membantah laporan KSST Di KPK. Dia menyebut Jampidsus tak terlibat Di proses lelang saham.

“Proses pelelangan asset Sesudah ada putusan Lembaga Proses Hukum MA Ke 24 Agustus 2021 itu seluruhnya diserahkan Di PPA. Dari Sebab Itu tidak ada pelaksanaan lelang Dari Jampidsus, pelaporan ini keliru,” ujarnya.

Menurut dia, Sesudah proses lelang diserahkan Di PPA dan Ditjen KLN Kementerian Keuangan, Kejagung sudah tak terlibat Di lelang ini.

(jon)