Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online

JAKARTA – Anggota Komisi III Wakil Rakyat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Merangsang Pansus Judi Online (Judol) Bagi Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini Yang Terkait Bersama maraknya Perkara Hukum Hukum judol Melewati pendirian layanan jasa pembayaran Dari Olahragawan judol.

“Hadirnya pansus Bagi Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,” ujar Aboe merespons usulan Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar Wakil Rakyat membentuk Pansus Judol Ke Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Politikus PKS ini mengaku prihatin Akansegera maraknya transaksi judol yang Lebihterus digemari Komunitas hingga anggota dewan. Apalagi banyak Perkara Hukum Hukum bunuh diri akibat judol. Sebab itu, ia Akansegera Merundingkan usulan pembentukan Pansus Judol ini bersama fraksi-fraksi Ke Wakil Rakyat.

“Sosialisasikan Akansegera kita lakukan Bersama sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran judol yang diduga didukung Dari sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank,” tegasnya.

Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan Di Bangsa. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut Di Bangsa.

Sebelumnya, Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan kembalikan pendapatan judol Di Bangsa dan segera dibentuk Pansus Judol.

“OJK maupun Lembagakeuanganpusat wajib melakukan audit investigasi Di lembaga keuangan bank dan non bank yang diduga Yang Terkait Bersama judol yang hingga Di ini luput dilakukan Di lembaga keuangan secara rutin,” katanya.

Bagi mencegah pemilik judol Memiliki layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting Bagi mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang Yang Terkait Bersama Bersama judi online.

Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat Di lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik Bagi memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan Bersama judi online.