Bule-bule Setuju Pungutan Turis Asing Naik dan Hukuman Politik Buat yang Bandel

Bule-bule Ke Bali ternyata banyak yang setuju Bersama kenaikan pungutan Bagi turis Asing sebesar US$ 50. Mereka juga setuju ada denda Bagi turis yang bandel.

Bule asal Australia bernama Maxie misalnya. Ia mengaku telah membayar pungutan turis Asing Pada pertama kali menginjakkan kaki Ke Pulau Dewata Ke awal bulan ini.

Dia setuju apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Menyediakan Hukuman Politik Bagi wisman yang tak membayar pungutan turis Asing.

“Saya pikir itu Mungkin Saja adil jika pemerintah Akansegera mengenakan denda Ke turis yang tidak membayar retribusi turis,” ungkap Maxie Ke Pantai Sindhu, Denpasar, Bali, Selasa (25/6).

Maxie tidak keberatan apabila Ke depannya jika pungutan turis Asing naik menjadi US$ 50. Asalkan kenaikan tersebut kembali Ke Komunitas dan dimanfaatkan denga jelas.

“Jika uangnya dikembalikan Bagi kepentingan Komunitas itu adalah hal yang baik, tapi, kalau pemerintah hanya menyimpannya saja (tanpa diperuntukkan Bagi kepentingan bersama) saya tidak setuju (Bersama kenaikan nominal pungutan),” tegas pria tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan Dari turis Asing asal Skotlandia, Jimmy. Dia tak ambil pusing apabilapungutan turis Asing naik.

“Tentang Hukuman Politik menurut saya itu tidak masalah. Sebaiknya turis lain bisa membayar levy dan itu juga baik Bagi Komunitas Bali,” sebutnya.

Jimmy mengatakan sangat menyukai Bali. Ia memandang pungutan turis Asing merupakan ide yang baik Bagi Bali.

Sebelumnya Itu diberitakan, DPRD Bali mengusulkan pungutan turis Asing naik menjadi US$ 50. Bersama kurs Kurs Mata Uang Pada ini sebesar Rp 16 ribu, pungutan itu jika dirupiahkan Di Rp 800 ribu.

Tujuannya, agar Pemprov Bali Memperoleh kelonggaran fiskal Bagi memenuhi kebutuhan belanja Lokasi. Pemprov Bali juga mengancam Menyediakan Hukuman Politik kepada turis Asing yang tak membayar tourism levy sebesar US$ 10.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Pemprov Bali Bagi membenahi proses pungutan Bagi turis Asing itu Sebelumnya menerapkan Hukuman Politik. Ia menyoroti pelaksanaan pungutan turis Asing itu yang kerap menemukan kendala teknis Ke lapangan.

“Memang kalau aturan Lokasi biar menggigit ya perlu juga ada Hukuman Politik. Kami sih sepakat saja (Bersama adanya Hukuman Politik). Akan Tetapi, Sebelumnya itu kan harus dibenahi dulu Ke dalamnya,” kata Rai, Selasa (25/6).

——–

Artikel ini telah naik Ke detikBali.