Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, Lembaga Legis Latif: Kebodohan!

Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif Meutya Hafid yang mencecar Kominfo dan BSSN Untuk Diskusi Kerja Komisi I Lembaga Legis Latif Ke Kamis, 27 Juni 2024. Foto: Lembaga Legis Latif

JAKARTA – Lembaga Legis Latif mencecar BSSN dan Kominfo Yang Berhubungan Bersama kelalaian hingga menyebabkan Pusat Data Nasional Sambil (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper yang mengenkripsi data-data penting milik kementerian/lembaga. Parahnya lagi, data yang bisa diselamatkan hanya 2 persen saja dan tidak ada backup atau rekam cadang data yang ada.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negeri (BSSN) mengakui tak Memperoleh back-up atau cadangan data.

Supaya, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat Negeri Merasakan kerugian besar.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka Memperoleh masalah Untuk tata kelola. Hal tersebut disampaikannya Untuk Diskusi Di Komisi I Lembaga Legis Latif, Kominfo, dan BSSN Ke Gedung Lembaga Legis Latif, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).

Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan.

Menurutnya, Kominfo dan BSSN harusnya sudah Memahami Berencana serangan-serangan siber dan Memperoleh cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.

“Kalau tidak ada backup, bukan tata kelola, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, Lantaran cuma 2 persen (data yang diselamatkan), berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” ujar Meutya seperti dikutip Untuk kanal YouTube Komisi I Lembaga Legis Latif RI.

Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data Ke Mobilitas Penduduk Internasional, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan Komunitas Indonesia masih beruntung Lantaran ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung Bersama PDNS, Supaya data mereka masih aman.

“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” ucapnya.

“Yang paling patuh (setor data) Mobilitas Penduduk Internasional saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Lantaran ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” lanjut Muetya.

Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, Pada ini masih Melakukanlangkah-Langkah Untuk melakukan perbaikan Di data-data yang Menyambut serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandaraperetas.

(dan)

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, Lembaga Legis Latif: Kebodohan!