Sulitnya Penyembuhan pusat data nasional diduga Sebab ransomware. Foto: Kominfo
Seperti diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) belakangan ini Merasakan gangguan kesisteman. Sebab, sejumlah layanan publik ikut terganggu, salah satunya seluruh layanan keimigrasian.
Justru, gangguan layanan Mobilitas Penduduk Internasional tersebut Terbaru-Terbaru ini menyebabkan antrean panjang Di Mobilitas Penduduk Internasional Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten.
PDN sendiri tidak hanya diperuntukkan Untuk Ditjen Mobilitas Penduduk Internasional, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data milik seluruh instansi pemerintahan Di Indonesia.
Selain Mobilitas Penduduk Internasional, ada Disekitar 50 lebih layanan publik yang disebut-sebut ikut terganggu imbas Di gangguan kesisteman PDN ini.
Layanan Keimigrasian Berangsur Pulih
Dirjen APTIKA Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk Internasional terus melakukan Penyembuhan layanan keimigrasian Agar sistem berangsur pulih.
Sistem autogate maupun counter petugas Mobilitas Penduduk Internasional sudah dapat berfungsi, baik Di pintu keberangkatan maupun pintu kedatangan.
Begitu juga Di sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan yang juga sudah mulai kembali beroperasi.
Upaya Penyembuhan dan Mitigasi
Sambil Itu, Sebagai sistem layanan lainnya, Pada ini masih terus dilakukan upaya Penyembuhan dan langkah mitigasi Sebagai mencegah dampak yang lebih luas.
Semuel memastikan, penanganan dilakukan Di menetapkan skala prioritas Sebagai mempertahankan layanan publik yang optimal.
“Kami kembali menyampaikan permohonan maaf atas penurunan Standar layanan yang terjadi akibat gangguan tersebut,” ujar Semuel, Untuk keterangan tertulisnya, Minggu, (23/6/2024).
Ia menjelaskan, upaya Penyembuhan cepat tersebut juga dilakukan Di melibatkan berbagai pihak. Mulai Di BSSN, Polri, PT Telkom, hingga Kementerian/Lembaga Yang Berhubungan Di.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: 50+ Layanan Publik Terdampak, Kominfo Minta Maaf